Masuk

Prabowo Diterpa Isu Tak Sedap, Ada Perusahaan di Kantornya yang Kendalikan Pengadaan Alutsista Rp1,67 Triliun: Siapa Pemiliknya?

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Kementerian Pertahanan digoyang isu tidak miring lantaran disebut-sebut karena memiliki Perusahaan Terbatas (PT) di lingkungan internalnya, yakni PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).

Kementerian di bawah kendali Menhan Prabowo Subianto itu disebutkan membentuk sebuah perusahaan TMI yang menangani pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista).

Perusahaan tersebut, PT TMI bahkan disebutkan memiliki kuasa untuk melakukan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dengan nilai fantastis, mencapai Rp. 1.760 triliun. 

Baca Juga: Soal Sandiaga Uno, Prabowo Subianto: Kalau Mau Pisah, Pisah yang Baik

Informasi ini diberikan oleh salah satu anggota Komisi I DPR RI, yang menangani pertahanan kepada Analisis Militer, Connie Rahakundini Bakrie.

“Kita dalam bahaya lho, kita punya anggaran yang harus habis di 2024, pengadaan alutsista jumlahnya kalau dirupiahkan Rp 1.760 triliun,” kata Connie saat diskusi dengan Akbar Faisal dalam akun YouTubenya, Akbar Faisal Uncensored, dikutip via cnbc.

Angka ini berasal dari sebuah dokumen yang bernama renstra (rencana strategis) 2020-2024. Uniknya, renstra tersebut memuat secara detil angka-angka yang ada, misalnya kapan sebagian anggaran habis dan digunakan. Semua tampak pada tayangan YouTube Akbar Faisal Uncensored.

Baca Juga: Prabowo Singgung Kader yang Ingin Tinggalkan Partai Gerindra

Adapun rincian angka fantastis tersebut ada pada pasal 7 ayat 2:

a. untuk akuisisi Alpalhankam sebesar USD 79.099.625.314
b. untuk pembayaran bunga tetap selama lima renstra sebesar USD 13.390.000.000
c. untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar USD 32.505.274.686

Ayat 3

Renbut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah teralokasi sejumlah USD 20.747.882.720 pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024.

Baca Juga: Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo Melesat Seiring Kepuasan pada Jokowi Naik

Pasal 3 Ayat 4

Selisih dari Renbut sejumlah USD 104.247.117 280 yang akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024.

Anggaran tersebut harus habis dalam waktu sekitar 2,5 tahun lagi, namun belum terlihat secara jelas akan kemana perginya anggaran sebesar itu. Kemenhan juga belum membuka road map maupun masterplan alutsista yang akan dibeli.

Apalagi, Connie menyebut TNI dari beberapa Asisten Perencanaan dan Anggaran (asrena) yang mewakili matra tiap angkatan belum mengetahui akan pergi kemana anggaran tersebut. Padahal, seharusnya prajurit di lapangan yang menentukan alutsista apa yang bakal digunakan

“Harusnya pengadaan alutsista bottom-up, misalnya saya komandan skuadron, saya tahu kurang apa, masalah apa, kapan harus diganti dengan detil. Konstalasi atau ancaman apa yang akan diambil, bisa dibayangkan tiba-tiba angka keluar tapi asrena nggak tahu,” sebutnya.

Usut punya usut, ternyata ada satu perusahaan di bawah kendali Kemhan yang bakal menangani pengadaan alutsista dengan nilai proyek sebesar itu, yakni PT. TMI. Connie menyebut perusahaan itu yang menjadi pengendali tunggal untuk beragam aspek, mulai dari Naval, Len, darat, laut, udara, cyber hingga termasuk peralatan pakaian. Seperti praktek monopoli.

“Keesokan harinya satu Jenderal telpon, kawan saya di salah satu Kementerian/Lembaga. Dia bilang, saya mau undang Mba karena saya di PT TMI,” kata Connie.

Connie menyebut Kemenhan telah membantah pernyataannya soal kehadiran PT. TMI. Namun, Ia membuktikannya sendiri dengan langsung datang ke lokasi kantor PT yang seolah ‘misterius’ ini.

Sayang, ekspektasi besarnya mengenai perusahaan ini tidak tercapai ketika melihat gedung dan hal-hal mendasar lainnya terlihat kurang. Misalnya petunjuk ruang komisaris yang masih dalam bentuk kertas biasa, padahal perusahaan ini mengurusi anggaran sebesar Rp 1.760 triliun.

Jubir Kemenhan Dahnil Anzar Simanjuntak akhirnya mengungkapkan soal PT TMI yang memang benar adanya. Melalui surat resmi bernomor B/2099/M/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 yang ditandatangani Menhan Prabowo menyatakan bahwa PT. TMI berada di bawah kendali Kemenhan.

“Izinkan saya menginformasikan bahwa mulai Desember 2019, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah mendirikan beberapa perusahaan yang dikendalikan langsung oleh Kementerian Pertahanan melalui landasan pengembangan sumber daya pertahanan. Di antaranya adalah PT Teknologi Militer Indonesia,” tulisnya dalam paragraf pertama.

Pada paragraf kedua tertulis Tujuan PT TMI adalah untuk mempercepat, mengimplementasikan, dan mempercepat proyek dan akuisisi penting di bidang teknologi pertahanan, dan hal-hal terkait yang berkaitan dengan pertahanan, termasuk pentingnya transfer peralatan teknologi dan transaksi countertrade.

“Para eksekutif perusahaan ini sekarang ditunjuk langsung oleh saya. Saat ini, Pimpinan PT TMI dijabat oleh Mayor Jenderal (Ref) Glenny Kairupan, sedangkan Presiden Direktur dan CEO PT TMI dijabat oleh Engineer Harsusanto,” tulis Prabowo.