Profesor IT: ‘Robot Ikhlas’ Buatan Hairul Anas Itu Cuma Aplikasi Biasa dan Menyesatkan

Terkini.id, Jakarta – Beberapa waktu lalu, BPN Prabowo-Sandi menghadirkan Hairul Anas Suaidi, pemuda yang disebut ahli IT yang menemukan banyak kecurangan di situng KPU.

Dalam Simposium nasional terkait kecurangan Pemilu yang digelar BPN Prabowo Sandi, Hairul Anas mengungkapkan kecurangan di situng KPU tersebut ditemukan oleh ‘robot ikhlas’ yang dia temukan.

Robot tersebut menurut dia bertugas memotret dan memantau sistem informasi penghitungan suara (situng) di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun, Guru Besar Ilmu Komputer Profesor Marsudi Wahyu Kisworo mengaku tidak terlalu terkesan dengan presentasi “pakar” teknologi informasi (TI) lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

Menurut Marsudi, tidak ada yang istimewa dengan robot ciptaan Hairul itu.

Bahkan, Marsudi mengingatkan bahwa situng KPU memang sengaja dicantumkan di situs yang terbuka untuk umum agar siapa saja bisa mengawasi dan memberi masukan kalau ada kesalahan.

“Terus terang saja, hasil karya Hairul Anas Suaidi itu biasa saja dan cenderung menyesatkan publik,” kata Marsudi dalam keterangan resminya, Kamis 17 Mei 2019.

“Seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa situng KPU adalah sistem terbuka. Jadi mau diunduh per hari, per jam, per menit, per detik, atau real time, ya mudah saja karena oleh KPU memang dibuat sedemikian transparan seperti itu. Bahkan mahasiswa yang semesternya agak tinggi sedikit bisa membuat salinan (mirroring) dari database Situng dengan mudah,” seperti dilansir dari beritasatu.

Marsudi sendiri adalah lulusan Fakultas Teknik Elektro, Jurusan Ilmu Komputer ITB tahun 1978. Menurut dia, robot yang dapat memantau situng KPU bukanlah sebuah karya yang fenomenal bagi masyarakat TI.

“Tidak perlu menjadi seorang pakar untuk membuat aplikasi seperti itu,” tulisnya.

Urgensi dari robot itu juga dipertanyakan oleh Marsudi, karena meskipun seandainya robot tersebut mampu menemukan kecurangan dalam situng, dampaknya terhadap hasil Pemilu 2019 tidak ada.

“Menurut UU Pemilu, satu-satunya hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan secara manual, mulai dari tingkat TPS sampai pleno KPU Pusat,” terangnya.

“Sedangkan situng hanya untuk mengonfirmasi hasil perhitungan suara manual berjenjang tersebut, sebagai alat kontrol publik agar transparan dan dapat diakses siapa pun.”

Meskipun demikian, Marsudi menilai kehadiran situng tersebut tetap penting sebagai alat pengawasan oleh publik.

“Menghentikan situng berarti menutup akses partisipasi dan kontrol publik terhadap penghitungan suara manual berjenjang,” tegasnya.

“Karena itu menurut saya biarkan saja situng berjalan seperti sekarang, tidak usah diributkan apalagi oleh pakar IT abal-abal. Karena jika pakar yang benar-benar pakar, dengan penelitian dan karya-karya yang mendunia, pasti tahu bahwa situng KPU tidak digunakan sebagai alat penghitungan suara yang sah, tetapi hanya alat kontrol saja. Yang sah adalah sistem penghitungan suara manual berjenjang.”

Marsudi menambahkan dia menjadi anggota tim yang sejak awal ikut merancang grand design sistem TI Pemilu sejak 2004 dan dipakai hingga sekarang.

“Dalam grand design, situng yang tampil adalah hasil virtualisasi dari salah satu server di KPU. Karena merupakan virtualisasi maka situng dibuat terbuka, siapa pun bisa dan diberikan kemudahan untuk mengakses,” jelasnya.

“Namun hal ini punya dampak sampingan yang buruk, yaitu situng dengan mudah dapat diretas, bahkan oleh anak-anak SMA. Hal ini tidak terlalu menjadi masalah, karena sebagai virtualisasi dari server, pihak KPU dapat dengan mudah mengembalikan ke status sebelum diretas, karena server yang sesungguhnya tidak tersambung ke Internet.”

Sekali lagi Marsudi menegaskan situng bukanlah mekanisme penghitungan suara yang resmi, karena satu-satunya hasil yang akan dipakai adalah penghitungan berjenjang dari tingkat TPS sampai pleno KPU Pusat.

“Artinya, apabila dalam menginput data form C1 yang telah dipindai pada situng terdapat salah entri, salah algoritma, perangkatnya rusak, diretas, diacak-acak, disedot datanya, dimanipulasi atau apa pun namanya, hasil situng ini tidak akan memiliki pengaruh apa-apa terhadap hasil akhir penghitungan suara,” kata Marsudi.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Opini

Selamat Jalan Mr Crack

DI dunia yang dihuni tujuh miliar penduduk, ada segelintir orang -- mungkin tak sampai selusin -- yang disebut dengan jenaka sebagai gipsy aeronautics. Orang-orang
Opini

Joshua Wong, Tokoh Utama Demo Hong Kong

IA ditangkap. Ia dibebaskan. Ia dilarang pergi ke luar negeri. Ia diizinkan pergi.Itulah hebatnya hukum di Hongkong. Peninggalan Inggris.Joshua adalah salah satu tokoh utama
Opini

Tentang Perlindungan Anak

INI kejadian tahun 2010. Sorang anak kecil datang menghampiri saya dan menawarkan payung untuk saya bisa menerobos hujan keluar dari stasiun BusWay. Saya tersenyum
Opini

Pemerintahan Yang Berubah

PERNAHKAH kita menyelami bahwa keberadaan pemerintah tidak lain dimaksudkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.Namun, seringkali kita meragukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan dengan
Opini

Mengenal Kaltim Calon Ibu Kota Kita

TAHUKAH anda bahwa satu satunya lahan di Kalimantan Timur yang tidak dikuasai penambang dan HTI (Hutan Tanaman Industri) adalah Balikpapan. Merujuk salinan Dinas Energi dan
Opini

Ibu Kota Baru

SAYA tahu lokasi itu. Yang direncanakan jadi ibu kota baru Republik Indonesia itu. Yang kemarin diumumkan sendiri oleh Bapak Presiden Jokowi itu.Di Kaltim ada
Opini

Tanda-tanda Resesi

17 Agustus tahun ini.Tiga hari sebelumnya.Jam 6 pagi waktu New York.Itulah hari pertama kurva terbalik: yield bond jangka panjang lebih rendah dari yield bond
Opini

74 Tahun Indonesia, Merdeka dalam Penindasan

TANGGAL 17 Agustus 2019, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Marauke memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 tahun.Berbagai macam bentuk kegiatanpun dilakukan dalam rangka