Program PEN Sokong Pendidikan Nasional Hadapi Pandemi Covid-19, Realisasi Anggaran Hampir 60 Triliun

Program PEN Sokong Pendidikan Nasional Hadapi Pandemi Covid-19, Realisasi Anggaran Hampir 60 Triliun

Syarief
Oliviane Nuah

Tim Redaksi

Terkini.id, Jakarta – Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diimplementasikan Pemerintah untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional, ikut menyokong sektor pendidikan nasional.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini diperuntukkan untuk membantu melancarkan proses pembelajaran jarak jauh serta kesejahteraan hidup para pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya para guru dan dosen Non PNS atau honorer.

Untuk mewujudkan program pemerintah itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) diberikan kepercayaan untuk mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar ditengah Pandemi Covid-19.

Dua Kementerian tersebut telah menyediakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS dan Bantuan Subsidi Kuota Internet.

Terkait dengan hal itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) dan Kepala Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN), Budi Gunadi Sadikin memaparkan dalam Konferensi Pers di Istana Kepresidenan, Rabu, 25 November 2020.

Baca Juga

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menyampaikan bahwa di masa pandemi ini, pemerintah harus hadir di masyarakat, yang mengalami krisis kesehatan, ekonomi, dan pembelajaran.

“Kami mulai bergerak melalui efisiensi di dalam Kemendikbud dan memperjuangkan alokasi anggaran,” papar Nadiem Makarim.

Lebih lanjut Nadiem mengatakan, Kemendikbud mengalokasikan dana sebesar Rp3,6 Triliun untuk program Bantuan Subsidi Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (BSU PTK), dengan sasaran lebih dari 2 juta pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS di seluruh Indonesia. Bantuan Subsidi Upah ini diberikan sejumlah Rp1,8 juta bagi setiap pendidik dan tenaga kependidikan Non-PNS dengan persyaratan pencairan yang sangat mudah.

Kemendikbud juga memberikan alokasi Bantuan Kuota Data Internet dengan anggaran Rp5,5 Triliun, bagi pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia. Bantuan Kuota Data Internet sejumlah 100 GB yang dialokasikan 50 GB setiap bulannya yang bisa dimanfaatkan oleh setiap jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta. Sebanyak 35,5 juta pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia telah menerima manfaat ini sejak peluncuran program pada September 2020.

“Pada momen Hari Guru Nasional ini, saya berharap program-program tersebut dapat membuat guru, sekolah, orang tua, dan murid, sadar bahwa pemerintah hadir di tengah masa sulit ini,” pungkas Nadiem Makarim. 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama, Fachrul Razi menyampaikan, telah mengalokasikan Rp5,79 Triliun untuk subsidi pembelajaran jarak jauh bagi madrasah, subsidi kuota internet untuk mahasiswa, bantuan operasional bagi pendidikan keagamaan Islam dan pondok pesantren.

“Bantuan juga akan menyasar madrasah diniyah takmiliyah, dan lembaga pendidikan Alquran, serta bantuan untuk guru Raudhatul Athfal (RA)/Madarasah, dan guru Pendidikan Agama Islam,” kata Fachrul Razi

Fachrul Razi mengaku mendapatkan alokasi anggaran BSU sebesar Rp1,15 Triliun yang akan disalurkan kepada guru Non PNS RA/Madrasah, guru Non PNS Pendidikan Agama Islam, guru Non PNS Katolik, guru Non PNS Buddha, dan guru Non PNS Konghucu sejumlah 637.408 orang. 

“BSU untuk Dosen PTKI, Ustadz Pendidikan Diniyah Formal/Satuan Pendidikan Mu’adalah dan Ma’had Aly, Tenaga Kependidikan RA/Madrasah, Tenaga Kependidikan PTKI, Guru Pendidikan Keagamaan Kristen dan Guru Pendidikan Keagamaan Hindu sedang menunggu persetujuan. Jumlah  BSU yang diberikan yakni sebanyak  Rp1,8 juta per penerima manfaat, penyalurannya pada awal Desember 2020,” ungkapnya.

Dia menambahkan, Untuk bantuan Internet siswa, Mahasiswa, dan Guru untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada Kementerian Agama telah dialokasikan sebesar total Rp1,16 Triliun, yang mencakup Rp1,15 Triliun bagi 9,9 juta siswa madrasah dan 1,1 juta mahasiswa pendidikan agama Islam, Rp 3 Miliar untuk 200 Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Swasta, Rp 316 juta untuk 1.442 mahasiswa dan 139 dosen pendidikan agama Buddha, Rp1,6 Miliar untuk Pendidikan Agama Hindu yang akan dibagi sesuai kebutuhan ke seluruh tingkat pendidikan.

“Injeksi kuota data akan dilakukan pada akhir November sampai dengan awal Desember 2020, sedangkan  bantuan internet siswa akan mulai dicairkan pada awal Desember 2020,” papar Fachrul Razi.

Sementara itu realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kembali menunjukkan peningkatan.  Per 23 November 2020, realisasi anggaran PEN telah mencapai 60,9 persen atau Rp 423,23 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp 695,2 Triliun, naik Rp59,57 Triliun atau hampir Rp 60 Triliun dari realisasi bulan Oktober 2020 sebesar Rp 363,66 Triliun.

Terkait dengan penyerapan anggaran, Kepala Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN), Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa dalam upaya mempercepat penyerapan anggaran, telah dilakukan realokasi anggaran PEN, dengan memberikan fokus pada sektor perlindungan sosial dan sektor kesehatan. 

“Sektor perlindungan nasional naik menjadi Rp 234,33 Triliun dari sebelumnya Rp 203,9 Triliun, sedangkan sektor/program penanganan kesehatan naik menjadi Rp 97,26 Triliun dari semula Rp 87,55 Triliun.  Kenaikan yang cukup besar di sektor kesehatan ini terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan program vaksinasi,” jelas Budi Gunadi Sadikin. 

Menurutnya, realisasi tertinggi ditunjukkan oleh sektor perlindungan sosial dan UMKM, masing-masing sebesar 86,88 persen atau Rp 203,6 triliun dari pagu anggaran Rp 234,34 Triliun, untuk sektor perlindungan sosial, 84,53 persen atau Rp 97,05 triliun atau dari pagu anggaran Rp114,81 Triliun untuk sektor UMKM.

“Sektor Kementerian/Lembaga dan Pemda (K/L/D) mencapai realisasi 54,66 persen atau Rp 36,06 Triliun dari pagu anggaran Rp 65,97 Triliun, sektor kesehatan mencapai 40,81persen  atau Rp36,69 triliun dari pagu anggaran Rp 97,26 Triliun, sektor insentif usaha mencapai 37,16 persen  atau Rp 44,82 triliun dari pagu anggaran Rp 201,61 Triliun, dan sektor pembiayaan korporasi sudah terealisasi sebesar 3,22 persen atau Rp 2 triliun dari pagu anggaran Rp 62,22 Triliun,” tutup Budi Gunadi Sadikin.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.