Promosi dan Demosi Jabatan

MELIHAT praktik penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah, sepertinya pembinaan dan pengembangan karir dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni; pegawai negeri sipil atau PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sangatlah lemah dan tidak memadai.

Dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 dengan tegas dan jelas mengatur bahwa fungsi dan tugas dari ASN, adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat.

Untuk itu, kepada ASN khususnya PNS dalam pembinaan dan pengembangan karirnya dapat menduduki jabatan melalui promosi jabatan.

Promosi jabatan PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.

Bahwa setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk dapat dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Selain itu, promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang.
Berdasarkan penilaian yang dilakukan maka Pejabat yang berwenang mempromosikan PNS ke dalam jabatan melalui kompetisi terbuka yang selama ini dikenal dengan istilah lelang jabatan.
Melalui proses kompetisi terbuka yang dilakukan maka seorang PNS dapat diangkat dan dilantik oleh PPK untuk dapat menduduki dan mengisi suatu jabatan.

Masa jabatan seorang pemangku jabatan adalah maksimal lima tahun dan dapat diperpanjang oleh pejabat pembina kepegawaian.

Sedangkan, demosi adalah pemberian sanksi yang diberikan atau dijatuhkan oleh PPK kepada pemangku jabatan atau pejabat berupa pemberhentian dari jabatan karena dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin PNS dan atau penilaian kinerja yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja dibawah nilai baku yang telah ditetapkan. Bilamana PPK menganggap bahwa pejabat yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan ketentuan dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS maka PPK membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan kepada pejabat yang bersangkutan dan bilamana dalam Berita Acara Pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran berat maka direkomendasikan kepada PPK untuk melakukan pemberhentian pejabat yang bersangkutan dari jabatannya.

Kalau berkenaan dengan rendahnya kinerja dari pejabat tersebut maka PPK memberi peringatan kepada pejabat yang bersangkutan sesuai dengan PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS untuk memperbaiki kinerjanya selama 6 bulan dan kalau tetap kinerjanya rendah maka PPK memerintahkan Tim Penilai Kinerja untuk melakukan rapat penilaian dan memberikan rekomendasi kepada PPK melakukan pemberhentian dari jabatannya.

Adanya promosi dan demosi yang dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian terhadap pejabat pemerintahan tidaklah menjadi masalah manakala proses promosi dan demosi itu dijalankan dengan baik dan benar.

Dalam arti, sesuai dengan kewenangan, mekanisme atau prosedur yang telah ditetapkan untuk itu dan sesuai pula dengan substansi dari tindakan atau perbuatan tersebut.

Proses promosi dan demosi jabatan tidaklah boleh dilakukan atas dasar suka dan tidak suka, juga karena pertemanan dan apatah lagi dikaitkan dengan hubungan kekerabatan atau keluarga.

Kalau hal tersebut dilakukan sudah tentu akan dapat merusak pembinaan dan pengembangan karir PNS serta merusak pula sistem merit yang sedang dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah guna menghasilkan pejabat yang profesional dan berintegritas.

Untuk itu, mungkin saatnya pejabat pembina kepegawaian memahami dengan jelas seperti apa aturan main dalam setiap melakukan promosi dan demosi jabatan.
Sebab, kalau tidak akan sangat berbahaya sekali bagi pembinaan dan pengembangan karir bagi PNS beserta sistem merit yang dikembangkan guna menghasilkan PNS yang profesional dan berintegritas.

Kalau tidak pejabat pembina kepegawaian harus mendapat masukan yang objektif terkait dengan proses promosi dan demosi yang dilakukan sebab jangan sampai promosi dan demosi yang dilakukannya bukannya mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan tetapi sebaliknya justru dapat menghambat proses jalannya pemerintahan daerah secara efisien dan efektip.

@kdr08112019

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Opini

Pengusaha Terseret

ACARANYA makan siang. Dengan delapan pengusaha besar di Jakarta. Hanya makan siang. Masakan Italia. Di Shangri-La Hotel.Saya memanfaatkannya untuk survei kecil-kecilan. Saya tanya mereka
Opini

Bangga Claudia

WARTAWAN Radar Cirebon saya minta ke Grage City Mall. Ke lantai 2. Di situ ada gerai cepat saji. Namanya sangat masa kini: Pota Friend."Tutup
Opini

Produksi Garam Jeneponto Semakin Merosot

GARAM merupakan bumbu masak yang paling sering digunakan oleh ibu rumah tangga. Tidak lengkap rasanya jika suatu masakan tidak ditambahkan garam. Berbicara mengenai garam,
Opini

Putusan Ayodhya

Satu masjid.Ribuan orang tewas.Entah masih akan berapa ribu lagi.Tergantung apa yang akan terjadi berikutnya. Setelah ada putusan mahkamah agung Sabtu kemarin.Ini bukan sembarang masjid:
Opini

Ibu Kota Sepaku

SAYA ke ibu kota Indonesia. Sabtu kemarin. Setelah acara wisuda di Universitas Mulia Balikpapan.Ke sebelah mananya?Ke pinggirnya.Belum bisa ke tengahnya? Belum ada jalan ke
Opini

Ikut Ribut Tentang Cadar dan Cingkrang

WACANA melarang ASN memakai celana cingkrang dan cadar, menjadi bola panas. Sepekan sudah masalah ini jadi polemik. Berkepanjangan, digoreng sana-sini, dikomentari ragam kalangan.Padahal, aturan
Opini

Anies Baswedan dan Partai Nasdem

ANIES mengatakan bahwa dia hadir di Kongres Nasdem karena posisinya sebagai Gubernur DKI. Yang kebetulan kongres diadakan di Jakarta, maka wajarlah dia hadir. Saya sudah
Opini

Garis Pendek, Garis Panjang

SUATU hari filsuf agung Ariestoteles masuk ke dalam kelas dan memberikan sebuah tantangan kepada murud-muridnya. Ia menggambar sebuah garis lurus di papan tulis, kemudian
Opini

Tentang Kasus Penyiraman Air Keras

BELAKANGAN ini terutama beberapa hari ini banyak sekali beredar opini seputar kasus Novel Baswedan (NB).Saya tidak mau menanggapinya. Karena itu pendapat dari para influencer.
Opini

What’s Up with Radicalism?

ADA satu hal yang seolah menjadi nyanyian bersama kabinet Presiden Jokowi-Ma’ruf kali ini. Yaitu ingin memberantas radikalisme yang menurut mereka sedang mengancam sendi-sendi kehidupan