Promosi dan Demosi Jabatan

MELIHAT praktik penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah, sepertinya pembinaan dan pengembangan karir dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni; pegawai negeri sipil atau PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sangatlah lemah dan tidak memadai.

Dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 dengan tegas dan jelas mengatur bahwa fungsi dan tugas dari ASN, adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat.

Untuk itu, kepada ASN khususnya PNS dalam pembinaan dan pengembangan karirnya dapat menduduki jabatan melalui promosi jabatan.

Promosi jabatan PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.

Bahwa setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk dapat dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Selain itu, promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang.
Berdasarkan penilaian yang dilakukan maka Pejabat yang berwenang mempromosikan PNS ke dalam jabatan melalui kompetisi terbuka yang selama ini dikenal dengan istilah lelang jabatan.
Melalui proses kompetisi terbuka yang dilakukan maka seorang PNS dapat diangkat dan dilantik oleh PPK untuk dapat menduduki dan mengisi suatu jabatan.

Masa jabatan seorang pemangku jabatan adalah maksimal lima tahun dan dapat diperpanjang oleh pejabat pembina kepegawaian.

Sedangkan, demosi adalah pemberian sanksi yang diberikan atau dijatuhkan oleh PPK kepada pemangku jabatan atau pejabat berupa pemberhentian dari jabatan karena dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin PNS dan atau penilaian kinerja yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja dibawah nilai baku yang telah ditetapkan. Bilamana PPK menganggap bahwa pejabat yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan ketentuan dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS maka PPK membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan kepada pejabat yang bersangkutan dan bilamana dalam Berita Acara Pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran berat maka direkomendasikan kepada PPK untuk melakukan pemberhentian pejabat yang bersangkutan dari jabatannya.

Kalau berkenaan dengan rendahnya kinerja dari pejabat tersebut maka PPK memberi peringatan kepada pejabat yang bersangkutan sesuai dengan PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS untuk memperbaiki kinerjanya selama 6 bulan dan kalau tetap kinerjanya rendah maka PPK memerintahkan Tim Penilai Kinerja untuk melakukan rapat penilaian dan memberikan rekomendasi kepada PPK melakukan pemberhentian dari jabatannya.

Adanya promosi dan demosi yang dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian terhadap pejabat pemerintahan tidaklah menjadi masalah manakala proses promosi dan demosi itu dijalankan dengan baik dan benar.

Dalam arti, sesuai dengan kewenangan, mekanisme atau prosedur yang telah ditetapkan untuk itu dan sesuai pula dengan substansi dari tindakan atau perbuatan tersebut.

Proses promosi dan demosi jabatan tidaklah boleh dilakukan atas dasar suka dan tidak suka, juga karena pertemanan dan apatah lagi dikaitkan dengan hubungan kekerabatan atau keluarga.

Kalau hal tersebut dilakukan sudah tentu akan dapat merusak pembinaan dan pengembangan karir PNS serta merusak pula sistem merit yang sedang dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah guna menghasilkan pejabat yang profesional dan berintegritas.

Untuk itu, mungkin saatnya pejabat pembina kepegawaian memahami dengan jelas seperti apa aturan main dalam setiap melakukan promosi dan demosi jabatan.
Sebab, kalau tidak akan sangat berbahaya sekali bagi pembinaan dan pengembangan karir bagi PNS beserta sistem merit yang dikembangkan guna menghasilkan PNS yang profesional dan berintegritas.

Kalau tidak pejabat pembina kepegawaian harus mendapat masukan yang objektif terkait dengan proses promosi dan demosi yang dilakukan sebab jangan sampai promosi dan demosi yang dilakukannya bukannya mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan tetapi sebaliknya justru dapat menghambat proses jalannya pemerintahan daerah secara efisien dan efektip.

@kdr08112019

Komentar

Rekomendasi

SDM Unggul Menuju Masyarakat Madani dalam Perspektif Alquran (3)

SDM Unggul Menuju Masyarakat Madani dalam Perspektif Alquran (2)

Mattoanging Tanpa Kekerasan

Mengapa Montir Motor Tidak Tamat SD Bisa Bikin Pesawat ?

Jangan Jadi Generasi Tidak Cukup Satu

Jatuhnya Pesawat Ukraina oleh Rudal Iran

Warung Kopi Keliling, Kreatifitas di Era Disrupsi

Saibun Galau

Toto Hanya Orang yang Mencintai Indonesia

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar