Rapat Paripurna Tidak Kuorum, Anggota DPRD Jeneponto Ini Minta BK Bertindak

Terkini.id, Jeneponto – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto menggelar rapat paripurna tingkat II dengan agenda Pengesahan 1 Ranperda Pemkab dan 6 Ranperda inisiatif DPRD Jeneponto menjadi Perda, Jumat, 15 Januari 2021.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Jeneponto, Irmawati Zainuddin didampingi Wakil Ketua II, Imam Taufiq Bohari berlangsung di ruang rapat paripurna gedung DPRD Jeneponto.

Dari pantauan terkini.id, Rapat Paripurna yang dibuka sekitar pukul 15.00 Wita sempat berlangsung hingga pembacaan hasil pembahasan, namun rapat paripurna tersebut sempat dua kali diskorsing dan akhirnya ditunda lantaran anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi kuorum 2/3 dari 40 anggota DPRD Jeneponto.

Sebelum rapat paripurna itu ditunda, anggota DPRD Jeneponto dari Fraksi PKB, Muh Anshar, menggunakan hak bicaranya dimana ia menyoroti kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD Jeneponto.

Mungkin Anda menyukai ini:

“Badan Kehormatan DPRD Jeneponto harus bertindak, panggil itu anggota DPRD yang tidak hadir, kalau perlu beri sanksi, jadi Badan Kehormatan harus bertindak,” kata Muh Anshar di dalam rapat paripurna DPRD tersebut.

Baca Juga: Iksan Iskandar Kembali Terpilih Presidium di Musda ke-II KAHMI Jeneponto

Sementara, Wakil Ketua DPRD Jeneponto, Irmawati Zainuddin saat ditemui terkini.id usai rapat paripurna ditunda, menyayangkan anggota DPRD yang tidak mengerti dengan tanggungjawabnya selaku anggota DPRD.

“Ini juga yang saya sayangkan teman-teman anggota DPRD ketidakpengertiannya terkait tanggungjawabnya, saya selaku pimpinan DPRD Jeneponto sangat menyayangkan kejadian ini, Insya Allah kejadian  ini yang pertama dan terakhir terjadi di DPRD Jeneponto,” kata Irmawati Zainuddin.

Ditanya terkait dengan sanksi bagi anggota DPRD yang tidak hadir dalam rapat paripurna, Irmawati mengatakan itu wewenang Badan Kehormatan DPRD Jeneponto.

Baca Juga: Iksan Iskandar Siap Bertarung di Musda Partai Golkar Jeneponto

“Ini wewenang BK untuk mengambil tindakan menegur teman-teman anggota DPRD, terkait masalah malasnya datang menghadiri rapat paripurna,” ungkap Irmawati.

Lebih lanjut, Irmawati menyampaikan batas waktu pengesahan 1 Ranperda Pemkab dan 6 Ranperda inisiatif DPRD Jeneponto.

“Sesuai hasil konsultasi kita dengan Biro hukum Pemprov Sulsel, batas pengesahan paling lambat 20 Januari 2021, tidak boleh lewat dari tanggal 20 Januari,” kata Irmawati.

Dalam absensi rapat paripurna DPRD Jeneponto dengan angenda pengesahan 1 Ranperda Pemkab dan 6 Ranperda inisiatif DPRD Jeneponto itu dihadiri 2 unsur pimpinan dan 22 anggota dari 40 anggota DPRD Jeneponto.

Bagikan