Ratusan Petugas KPPS Meninggal, Anggota KPU Bisa Dipidana

Terkini.id, Makassar – Banyaknya jumlah petugas KPPS pada Pemilu 2019 yang meninggal dunia, terus dikritisi dr Zulkifli S Ekomei, salah satu anggota komunitas Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa.

Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa merupakan salah satu komunitas yang terus mendesak pengusutan kematian petugas KPPS tersebut, hingga melaporkannya ke Bareskrim Polri.

Zulkifli mengungkapkan, dirinya terus mendesak Bareskrim untuk membongkar kematian petugas KPPS lantaran ada keanehan.

“Yang menjadi korban meninggal dlm proses ini tidak hanya KPPS lho. Tapi juga ada petugas Bawaslu dan aparat Polri,” terang dia melalui media sosialnya, Rabu 15 Mei 2019.

Berangkat dari itu, dia pun berpikir ada yang salah dalam proses Pemilu ini.
“Secara medis, kematian ratusan dan sakitnya ribuan petugas pelaksana pemilu ini harus bisa dijelaskan apa penyebabnya, dan itu pasti bukan karena kelelahan. Pasti ada pemicu lain, apakah ada penyakit bawaan, atau mungkin ada penyebab lain,” terang dia.

Penyebab itu misalnya salah makan yang kemudian menyebabkan keracunan.

“Kalau KPU menyatakan penyebabnya adalah kelelahan, justru itu berarti KPU mengakui telah melakukan tindak pidana. Yakni kelalaian KPU dalam membuat regulasi yang menyebabkan orang lain mati,” tambahnya.

Dari konsultasi pihaknya dengan beberapa lawyer, kata dia, kelalaian karena membuat petugas kelelahan dan berujung meninggal dunia, bisa dikenakan pasal 359, 360, 361 KUHP yang ancamannya pidana penjara sampai 5 tahun.

“Itulah yang kemudian saya laporkan ke Bareskrim Polri, dugaan tindak pidana yg dilakukan oleh komisioner KPU Pusat,” katanya.

Dia menegaskan, dengan sumpahnya sebagai dokter, dirinya merasa perlu dan harus menemukan apa penyebab ratusan orang tersebut meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan setelah melakukan aktifitas yang hampir sama, sebagai penyelenggara Pemilu.

“Bagi kami para dokter, nyawa seorang pasien adalah utama, apapun caranya harus diselamatkan, dan bukan dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja,” terang dia.

Harus dilakukan penyelidikan yang serius, untuk memastikan penyebab kematian tersebut.

“Agar ribuan petugas pemilu yang saat ini masih terbaring sakit bisa diselamatkan jiwanya,” tulis dia lagi.

Pemilu Serupa Pernah Dilaksanakan Pada 1955

“Disamping itu, seperti sering saya viralkan lewat berbagai media, saya juga mengkritik proses pemilu yg diselenggarakan secara langsung ini.

Karena sesungguhnya pemilu langsung ini pernah dilaksanakan tahun 1955, dan gagal menghasilkan produk hukum apapun yang membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia. Pemilu ala demokrasi liberal ini jelas bertentangan dengan sila ke 4 Pancasila,” tambahnya.

Ujung-ujungnya, hasil pemilu 1955 “dibatalkan” oleh Bung Karno dan kembali ke UUD 1945.

“Sekarang kita kembali mengulang kesalahan era demokrasi liberal itu dengan menggunakan dasar UUD 45 Hasil Amandemen. Kok kesalahan kita ulangi lagi? Akibatnya, selain rakyat terbelah dalam kubu-kubuan dan negara hampir pecah, banyak menimbulkan korban meninggal dunia,” tambahnya.

Menurut dia, ini bencana kemanusian nasional, bukan pesta demokrasi.

Komentar
Terkini