Ungkap Kinerja Selama 2 Periode, Relawan Ganjar Akui Kemiskinan Masih Jadi Masalah di Jawa Tengah

Terkini.id, Jakarta – Gubernur Ganjar Pranowo terus mendapat sorotan tajam terkait tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Padahal, petugas partai PDIP itu sudah menjabat selama 2 perioda.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai bahwa selama dua periode ini pembangunan Ganjar atas Provinsi Jawa Tengah tak menyeluruh.

Wonogiri merupakan salah satu daerah yang tak mendapat perhatian penuh oleh Gubernur Ganjar Pranowo. Di wilayah Paranggupito, Wonogiri puluhan tahun masyarakat hidup tanpa air bersih.

“Artinya Ganjar selama ini membangun tidak menyeluruh di wilayah Jawa Tengah. Daerah Wonogiri tampaknya kurang mendapat perhatian Ganjar,” kata Jamiluddin di Jakarta, ditulis Terkini.id dari Suaracom, akhir April lalu.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Teman Ganjar Dedek Prayudi, mengakui bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan di Jawa Tengah.

“Memang Kemiskinan masih menjadi permasalahan di Jawa Tengah. Tapi kalau mau mengukur kinerja, kita lihat gambaran umum sejak pak Ganjar dilantik hingga hari ini, serta logika yang tunduk pada sistem pemerintahan,” ungkap Dedek dikutip Terkini.id lewat Twitternya, Jumat, 6 Mei 2022.

Mantan politikus PSI yang kini jadi relawan Ganjar Pranowo Capres 2024 itu menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Tengah terus menurun.

“1. Pada saat GP dilantik (2013), angka kemiskinan Jawa Tengah adalah 14,56% atau 4,7juta jiwa. 2. Per 2021, angka kemiskinan di Jateng 11,25% atau 3,9juta jiwa. Secara umum, kemiskinan terus turun di Jateng dgn sedikit “hiccup” pada 2020 karena pandemi, yg juga sudah rebound,” paparnya.

Lantas, CEO Centre for Youth and Population Research itu pun membandingkan dengan Jawa Tengah yang tidak memiliki otonomi sendiri seperti DKI Jakarta.

“Secara kekuasaan, Jawa Tengah sebagai provinsi tidak memiliki otonomi tersendiri seperti DKI. Apalagi kalau kita bicara anggaran. Untuk penduduk sebesar ±35juta jiwa, hanya tersedia anggaran Rp 26triliun. Yuk bandingkan dengan DKI yang otonom,” lanjutnya lagi. 

“DKI Jakarta adalah provinsi otonom. Walikota ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab pada Gubernur. Anggaran DKI fantastis, per 2022 saja Rp 82 triliun! Anggaran sebesar itu untuk penduduk yg hanya berjumlah ±10juta jiwa. Itupun masih ada penduduk DKI gak punya MCK,” tandasnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.