Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Pengamat politik, Rocky Gerung melontarkan kritiknya terhadap Menteri Sosial (Mensos) Risma atas keputusannya memberikan Kartu Tanda Pengenal (KTP) kepada pemulung di DKI Jakarta.
Rocky Gerung mengungkapkan, seharusnya Risma bukan memberikan fasilitas semacam itu melainkan membenahi sistem penyaluran Bansos di Kementerian Sosial yang dipimpinnya.
Hal itu disampaikan Rocky lewat videonya berjudul “RT-RW DI DKI TERPAKSA NEKAD TEGUR MENSOS RISMA” yang tayang di kanal Youtube Rocky Gerung pada Minggu 17 Januari 2021.
“Mestinya itu yang dibenahi Mensos bahwa pemulung tidak menerima bansos karena manipulasi aparat Mensos. Bukan malah beri KTP,” ujar Rocky Gerung.
Mengutip Suara.com, Rocky menilai bahwa seharusnya Presiden Jokowi yang bertanggung jawab atas seluruh menteri juga menegur Mensos Risma karena sudah menimbulkan kekacauan.
- Desakan Insan Pers, Hukum Polisi yang Merampas HP Wartawan Saat Meliput Pengungkapan Sabu 1 Kg di Jeneponto
- LPS Gandeng Unhas Bekali Generasi Muda Makassar Bentengi Finansial di Era Digital
- Dari Pendidikan hingga Infrastruktur, Wali Kota Appi Pastikan Perhatian Pemkot Menjangkau Wilayah Kepulauan
- Dr. Aswati Asri Nahkodai Prodi Pendidikan Bahasa Makassar, Fokus Perkuat Mutu Akademik
- Pemkot Makassar Hadirkan Pete-pete Laut Gratis untuk Pelajar, Nakes, dan Warga Kepulauan
“Presiden mestinya udah tegur. Udah 2 bulan gak ada Perubahan. Ditegur RT RW negur. Presiden mesti malu (Risma ditegur RT RW DKI Jakarta),” tuturnya.
Ia pun lantas mempertanyakan kemampuan menteri-menteri di bawah pemerintahan Presiden Jokowi.
“Jadi, menteri sebelumnya nyolong hak pemulung, sekarang menteri pengganti menggantinya dengan KTP. Jadi bayangkan di tingkat kabinet begini kemampuan, kasitas, lalu apa pentingnya ada menteri di kabinet wong konsepsinya gak ada,” ucap Rocky Gerung.
Diketahui, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma memfasilitasi kelompok marjinal di DKI Jakarta agar bisa memiliki kartu identitas dan rekening bank.
“Untuk DKI Jakarta target kita 1.600 orang, sehari 100 orang,” kata Risma, dikutip dari Antaranews.com.
Risma menjelaskan, program itu nantinya juga akan dilakukan di berbagai daerah, khususnya daerah yang terdapat Balai Kemensos.
Hal itu, kata Risma, dilakukan Kemensos lantaran untuk menerima bantuan dari pemerintah dibutuhkan kartu identitas sesuai dengan alamat dan KTP.
“Kepemilikan kartu identitas atau KTP menjadi mutlak karena saat ini bantuan pemerintah diberikan kepada warga yang membutuhkan sesuai dengan alamat dan KTP,” ujarnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.