Sejumlah SKPD Kota Makassar dapat Rapor Merah, Apa Saja?

Sekertaris Daerah Kota Makassar M.

Terkini.id,Makassar – Sekertaris Daerah Kota Makassar M. Ansar mengatakan, kemajuan belanja langsung secara akumulatif hampir 20 persen dan yang fisik mencapai 30 persen. Ia pun mengakui serapan anggaran saat ini lebih rendah dari tahun sebelumnya.

“Tadi saya kasih arahan bahwa dibanding bulan dan tahun yang berbeda, tahun lalu 2018/2019 di tahun yang sama, ini agak rendah serapannya,” ujar dia kepada pewarta di ruang Rapat Sipakatau, Balaikota Makassar, Selasa, 16 Juli 2019.

Penyampaian itu ia sampaikan seusai rapat monitoring dan evaluasi program APBD Kota Makassar triwulan II tahun anggaran 2019.

Oleh sebab itu, Ansar meminta rencana APBD perubahan segera dievaluasi secara maksimal. Ia menambahkan bahwa program yang tak terlaksana agar menjadi catatan untuk tahun selanjutnya.

Lantas, kata dia, sebagian yang jalan juga dicatat lantaran pemerintah serius mau inventarisir masalah pendanaan.

“Kita mau manfaatkan seefektif dan efisien mungkin untuk membiayai program prioritas kita,” kata dia.

Ia mengatakan seyogyanya perencanaan program tiap SKPD harusnya selesai sebelum memasuki tahun anggaran baru. Hal itu, kata dia berdampak terhadap percepatan serapan anggaran.

“Kita harus buat perencanaan baru. Pemerintah memberi uang namun waktunya sangat singkat,” katanya.

Menurutnya, kalau ada 10 program tiap SKPD, maka 10 juga program yang harus dievaluasi terkait dengan hambatan, masalah, dan capaiannya.

“Kita mau menghadapi APBD 2019 dengan mengektifkan program kegiatan. Saya imbau cermati kegiatan yang tidak bisa jalan, silahkan laporkan,” pungkasnya.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Anwar menyebut, ada beberapa SKPD yang masuk kategori merah.

Terkait dengan dana DAK yang masih rendah, ia meminta harus dipacu. Pasalnya, saat melewati batas yang telah ditentukan maka dananya akan hangus.

“Kita tekankan kepada seluruh SKPD yang capaian anggarannya masih rendah kita minta untuk triwulan berikutnya tidak seperti itu lagi,” ucapnya.

Dia pun mencontohkan bahwa SKPD Dinas Kominfo yang realisasi keuangannya belum sampai 20 persen, namun realisasi fisiknya sudah di atas 50 persen.

“Nah ini bisa menimbulkan pertanyaan, Kenapa seperti itu?” ungkapnya.

Tenyata, kata dia, setelah diselidiki, kendalanya ialah program di semester pertama ada yang menyeberang di semester kedua.

“Seharusnya tidak boleh seperti itu,” ujarnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini