Seluruh Fraksi DPRD Pangkep Setujui Ranperda Perubahan APBD TA 2024 dan RPJPD 2025-2045

Terkini, Pangkep – DPRD Kabupaten Pangkep menggrlar rapat paripurna pendapat akhir fraksi dan persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran (TA) 2024 dan Ranperda RPJPD Kabupaten Pangkep tahun 2025-2045.

Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang A Kantor DPRD Kab. Pangkep pada Senin, 12 Agustus 2024.

Rapat dibuka dan dipimpin Ketua DPRD Pangkep, H. Haris Gani, S.Sos, M.Si dan dihadiri Bupati Pangkep, Bapak Dr. H. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi, M.Si,
Wakil Ketua DPRD, Ibu Indriani dan Moh. Sofyan Razak, S.Pi, Anggota DPRD, sekretaris daerah, staf ahli, para asisten, kepala OPD, sekretaris OPD, kepala bagian dan camat.

Rapat paripurna dilaksanakan dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap 2 naskah Ranperda yang telah dibahas oleh badan anggaran dan panitia khusus DPRD dilanjutkan dengan agenda paripurna persetujuan bersama terhadap 2 Ranperda menjadi peraturan daerah.

Pendapat akhir fraksi DPRD Pangkep disampaikan melalui juru bicaranya, masing-masing : Fraksi Partai Nasdem diwakili oleh Muh. Rezky Darmawansya, Fraksi Partai Golkar diwakili oleh H. Suhardi Syam, S.Pd, Fraksi Partai Gerindra diwakili oleh Hj. Nurlinda, S.Sos, Fraksi Amanat Demokrat diwakili H. Hasri dan Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera dibacakan oleh Sahrul.

Terkait Ranperda perubahan APBD TA 2024, fraksi Partai Nasional Demokrat dalam pendapat akhirnya menyampaikan beberapa catatan diantaranya meminta pemerintah daerah agar mengupayakan peningkatan infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan dan pembangunan dermaga di wilayah kepulauan.

Terkait Ranperda RPJPD fraksi Nasdem menekankan agar isu strategis sekaligus permasalahan yang terjadi selama ini di Kabupaten Pangkep harus menjadi fokus rpjpd. peningkatan pembangunan SDM, penguatan perekonomian daerah, peningkatan kesejahteraan sosial, penguatan tata kelola dan reformasi birokrasi, penguatan budaya lokal, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Fraksi Partai Golkar yang diwakili juru bicaranya H. Muchtar Sali, ST mengharapkan APBD perubahan dititikberatkan pada belanja yang menjadi urgensi kebutuhan bukan keinginan semata serta berdasarkan target capaian yang jelas.

Selanjutnya terkait Ranperda RPJPD, fraksi Partai Golkar memberikan beberapa pertimbangan diantaranya pentingnya keterpaduan, konsistensi dan kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan agar terwujud kehidupan yang demokratis, toleran, transparan, partisipatif, akuntabel berkeadilan sosial dalam kurun waktu 20 tahun kedepan.

Juru bicara fraksi Amanat Demokrat, Sahrul menyampaikan perubahan APBD agar dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang aktual, strategis dan sesuai kebutuhan termasuk juga untuk menyelesaikan permasalahan pengentasan kemiskinan di kabupaten pangkep.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.