Sempat Ditegur Yasonna, Kini Kubu AHY Sebut Kubu Moeldoko Menghina Menkumham

Terkini.id, Jakarta – Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat kubu AHY menilai bahwa pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) atau kubu Moeldoko telah menghina Menteri Hukum dan HAM karena menyebut AD/ART 2020 tidak sah.

“Kalau dikatakan bahwa kepengurusan dan AD/ART hasil Kongres V tahun 2020 tidak sah, berarti para pelaku GPK-PD menghina Menteri Hukum dan HAM dan staf-stafnya serta menganggap Kemenhukham tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya,” kata Herzaky pada Kamis, 11 Maret 2021, dilansir dari Tempo.

Hezaky menyampaikan bahwa kepengurusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan AD/ART hasil kongres tahun 2020 sudah disahkan oleh negara melalui SK Menhukham, dan sudah tercatat di lembar negara.

Menurut Herzaky, dalam konsideransnya jelas tercantum bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Kemenhukham dan bahwa berkas hasil Kongres 2020 itu sesuai dengan pasal-pasal terkait di Undang-Undang Partai Politik.

Herzaky lalu menyindir bahwa kubu Moeldoko telah berani menghina Menkunham, Yasonna Laoly dan jajarannya karena ‘berselingkuh’ dengan oknum kekuasaan.

“Memang keterlaluan para pelaku GPK-PD. Mentang-mentang berselingkuh dengan oknum kekuasaan, berani-beraninya menghina Menhukham dan staf serta menuduh Kemenhukham tidak cakap melaksanakan tugasnya,” ujarnya.

Diketahui, sebelumnya Jhoni Allen Marbun, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kubu Moeldoko menyebut bahwa AD/ART 2020 tidak sah karena melanggar sejumlah pasal dalam UU Parpol.

Namun, sebelumnya Yasonna Laoly sendiri sempat menegur kubu AHY-SBY karena dinilai menyerang pemerintah tanpa dasar.

“Ini saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin saya pesan, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini. Tulis saja, kita objektif kok. Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya,” kata Yasonna pada Selasa, 9 Maret 2021.

Dalam pernyataannya, Yasonna juga menyampaikan bahwa gejolak Demokrat saat ini adalah masalah internal.

Hal tersebut karena kubu Moeldoko belum menyerahkan hasil KLB untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Nanti kalau KLB datang, kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu penting,” ujar politikus PDIP tersebut.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.