Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Denny Siregar meminta masyarakat untuk lebih memperhatikan para Kepala Daerah (Kepda) soal pencairan dana bantuan sosial (bansos) dan insentif tenaga kesehatan (nakes).
Denny menyinggung bahwa jangan sampai para Kepda lebih sibuk mendatangi kuburan daripada mencairkan dana dari Pemerintah Pusat (Pempus).
Oleh sebab itu, Denny meminta masyarakat untuk tak buru-buru mengalahkan Pempus apabila ada masalah terkait pencairan dana bansos dan insentif nakes.
“Coba lihat dulu kerja kepala daerahmu,” katanya melalui akun Twitter Dennysiregar7 pada Rabu, 21 Juli 2021.
“Jangan-jangan dia lebih sering datengin kuburan daripada cairkan dana dari pusat,” tambah pegiat media sosial itu.
Bersama pernyataannya, Denny membagikan sebuah artikel yang membahas mengenai leletnya pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan insentif nakes.
Dilansir dari CNBC, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan bahwa sampai dengan 17 Juli 2021, realisasi penyaluran insentif nakes baru mencapai Rp2,09 triliun atau 23,66% dari Rp8,85 triliun.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran insentif nakes tersebut adalah akumulasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot).
Ardian merinci bahwa sampai dengan 17 Juli 2021, realisasi penyaluran insentif nakes di Pemprov baru tersalurkan Rp780,9 miliar atau 40,43% dari pagu yang sebesar Rp1,93 triliun.
Sementara, penyaluran insentif nakes di Pemkot dan Pemkab sebesar Rp1,31 triliun atau 18,99% dari pagu yang sebesar Rp 6,92 triliun.
“Kami berharap penyaluran insentif nakes terus digenjot pemda,” ungkap Ardian pada Senin, 19 Juli 2021.
Ardian berharap bahwa sampai dengan akhir Juli 2021 nanti, realisasi insentif nakes bisa mencapai 50% atau sama dengan pemerintah pusat.
Bukan hanya soal insentif nakes, penyaluran BLT Desa dan juga ternyata tidak secepat yang diharapkan Pempus.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa dari anggaran BLT Desa yang sebesar Rp28,8 triliun untuk 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), baru terealisasi Rp5,6 triliun atau baru mencapai 19,4% dari pagu anggaran.
“Ini yang kami dengan Kemendes akan terus dorong. Kalau sampai ini tidak ada pergerakan, kita akan bisa melakukan cari nama di masing-masing desa untuk dapat bantuan dari pemerintah,” jelas Sri Mulyani.
Padahal, kata Sri Mulyani, saat ini pemerintah desa bisa membayarkan BLT Desa dengan relaksasi aturan.
Sehingga, mereka tidak punya kendala untuk segera membayarkan kepada kelompok penerima di desa tersebut yang belum mendapatkan bansos apapun, baik itu PKH, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST).
“Kalau sampai tak terjadi (penyaluran), akan melakukan intersect, sehingga uang itu sudah ada, tapi belum dirasakan manfaatnya akan bisa kita hindarkan. Kita ingin masuk ke masyarakat dan membantu mereka,” kata Sri Mulyani.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.