Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Ferdinand Hutahaean mengomentari terkait permintaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar Pemerintah Indonesia turun tangan dalam pelarangan Sekolah Islam dan penggunaan burkak di Sri Lanka.
Menurut Ferdinand, PKS terlalu ikut campur dalam persoalan internal negara lain.
Padahal, menurut Ferdinand, PKS selalu diam menghadapi masalah-masalah yang dialami minoritas di negara ini.
“Partai ini kegenitan mencampuri urusan kebijakan dalam negeri negara lain. Dinegara ini saja masalah minoritas sangat banyak tapi partai ini selalu diam,” tulisnya di akun Twitter @FerdinandHaean3 pada Rabu, 16 Maret 2021.
Lebih lanjut, Ferdinand mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh ikut campur selama Sri Lanka tidak melakukan pembunuhan atau melarang minoritas beribadah.
“Kecuali kalau Sri Lanka membunuhi atau melarang beribadah, bolehlah kita ikut memberi pendapat. Dodol!” katanya.
Pernyataan Ferdinand itu merespons Ketua DPP PKS, Bukhori Yusuf yang sebelumnya meminta Pemerintah Indonesia turun tangan terkait kebijakan di Sri Lanka.
“Pemerintah Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN sudah sepatutnya mengambil peran dalam menghapuskan penjajahan dan ketidakadilan di mana pun berada,” Bukhori Yusuf pada Minggu, 14 Maret 2021, dilansir dari Detik News.
Bukhori meminta Kementerian Luar Negeri RI untuk meminta pemerintah Sri Lanka agar segera menghentikan rencana pelarangan tersebut.
Ia menilai bahwa pelarangan burkak dan sekolah Islam adalah tindakan diskriminatif terhadap umat Islam.
“Tindakan diskriminasi jika dibiarkan akan menimbulkan kekacauan dan instabilitas keamanan kawasan, karenanya pemerintah Indonesia melalui Kemenlu bisa mengingatkan kepada pemerintah Sri Lanka,” terang anggota komisi VIII DPR ini.
Seperti diketahui, sebelumnya Pemerintah Sri Lanka mengumumkan bahwa mereka akan melarang penggunaan burqa serta menutup lebih dari 1000 sekolah Islam atau yang dikenal dengan Madrasah.
Pemerintah beralasan bahwa kebijakan tersebut adalah untuk kemanan nasional.
Menteri keamanan publik, Sarath Weerasekara, mengatakan bahwa telah menandatangani surat berisikan permintaan kepada Kebinet Menteri untuk untuk melarang burqa, pada Jumat, 12 Maret 2021.
“Burkak berdampak langsung pada keamanan nasional,” kata Weerasekara dalam sebuah upacara di sebuah kuil Buddha pada Sabtu, 13 Maret 2021, dilansir dari The Guardian.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.