Soal Pemeriksaan BPK RI, Makassar Tempati Peringkat Kedua dari Bawah

Pejabat kota Makassar di Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel

Terkini.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar menempati peringkat kedua paling bawah dalam daftar Pemerintah Daerah yang melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan.

Persentase tindak lanjut Pemkot Makassar hanya sebesar 59,06 persen berada di atas Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang menempati posisi ke-25 dengan persentase 55,42 persen.

Inspektur Daerah Kota Makassar, Zainal Ibrahim menyebut penilaian dari BPK harus menjadi bahan evaluasi bagi SKPD. Oleh sebab itu, dia meminta SKPD untuk memaksimalkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Dia menegaskan, dalam hal ini Inspektorat Daerah Kota Makassar dalam posisi sebagai mediator. Pasalnya, kata dia, titik fokus yang menjadi rekomendasi BPK ada di SKPD.

“Apa yang dipaparkan BPK ini harus menjadi bahan refleksi kita. Penekanan hasil temuan BPK yang harus ditindaklanjuti ada di SKPD, kami (Inspektorat) hanya sebagai mediator,” kata Zainal Ibrahim saat dijumpai di Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Rabu, 18 September 2019.

Temuan BPK, kata Zainal Ibrahim, didominasi dari penyelenggaraan pemerintahan di Kota Makassar mulai belasan hingga puluhan tahun lalu.

“Ini temuan dari yang (pemerintahan) lama, ada bahkan yang sampai sepuluh tahunan. Kami sebagai pemerintah sekarang berusaha untuk menyelesaikannya,” ujarnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Muhammad Ansar menilai apa yang menjadi temuan BPK telah diupayakan untuk ditindaklanjuti sejak beberapa tahun lalu.

“Ini kan temuan yang lama, dari penyelenggaraan pemerintahan termasuk aset, kami terus usahakan, kami harap SKPD juga turut proaktif,” tutupnya.

Berita Terkait