Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengajukan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur strategis ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Usulan tersebut berfokus pada pengembangan jalan dan jembatan guna meningkatkan konektivitas antarwilayah di Sulsel.Dalam pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Jakarta, Rabu 22 April 2026, Andi Sudirman menyampaikan daftar prioritas proyek yang dinilai mendesak, mencakup pembangunan dan peningkatan ruas jalan di berbagai daerah

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi yang akrab disapa Cicu, mengikuti kegiatan retret dan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melakukan pertemuan silaturahmi dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al Amoudi, di Jakarta, Rabu 11 Maret 2026.Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan, pertemuan tersebut selain sebagai ajang silaturahmi juga membahas situasi konflik di Timur Tengah yang saat ini menjadi perhatian dunia.“Kami melakukan kunjungan silaturahmi dengan Dubes Arab Saudi YM Faisal Abdullah Al Amoudi dan sempat membahas perang Timur Tengah

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Meity Rahmatia, merespons temuan penyelundupan narkotika jenis sabu, ekstasi, dan tembakau sintetis di dalam sel narapidana Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang.Barang terlarang tersebut ditemukan dalam operasi penggeledahan mendadak dan inspeksi intelijen yang dilakukan aparat di lapas tersebut

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 setelah berhasil meningkatkan nilai kinerjanya dari kategori B (Baik) menjadi BB (Sangat Baik).Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman diserahkan dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 oleh Kementerian Dalam Negeri di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 2 Februari 2026.Rakornas ini dibuka secara langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah terkait kebijakan arah pembangunan.Andi Sudirman mengatakan dalam Rakornas tersebut pembahasan difokuskan pada implementasi program prioritas Presiden untuk mewujudkan program Asta Cita.“Mulai dari kedaulatan pangan dan energi, pembangunan infrastruktur dan ekonomi, stabilitas keamanan serta penanganan bencana,” ujarnya.Andi Sudirman menegaskan komitmen Pemprov Sulsel untuk berkolaborasi dan mendukung seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto, serta menjalankan setiap arahan yang disampaikan dalam forum tersebut.Beberapa program prioritas yang menjadi perhatian, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Merah Putih, pengentasan kemiskinan, serta program Zero Waste atau bebas sampah yang sejalan dengan upaya pembangunan berkelanjutan.“Kami memastikan seluruh jajaran pemerintah provinsi Sulawesi Selatan siap mendukung dan mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden secara terpadu dan berkelanjutan,” pungkasnya.Diketahui, Rakornas 2026 ini merupakan Rakornas kedua yang diselenggarakan dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) resmi menayangkan pengumuman prakualifikasi tender Penanganan Preservasi Jalan Paket 6 pada 7 Januari 2026 di LPSE melalui SPSE.Paket pekerjaan konstruksi terintegrasi yang masuk dalam Program Pemprov Sulsel MYP (Multi-Year Project) 2025-2027 melalui Multi Years Contract (MYC) ini dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2026 dan 2027 dengan nilai pagu sebesar Rp 278.632.760.143.Paket Preservasi Jalan Paket 6 untuk 20 titik dengan total panjang 157,49 kilometer, dirancang untuk menjaga dan meningkatkan kemantapan jaringan jalan provinsi pada sejumlah koridor strategis yang menghubungkan wilayah utara, tengah, selatan, hingga kawasan metropolitan Sulawesi Selatan

Presiden RI, Prabowo Subianto menyerahkan tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, pada acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional yang berlangsung di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu 7 Januari 2026.Penghargaan bergengsi ini diberikan atas jasa dan kontribusi besar Pemprov Sulsel dalam meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.“Penghargaan ini sebagai apresiasi bersama seluruh Petani se-Sulsel, Penyuluh, Kades, KDH, Dinas Pertanian Prov dan Kabupaten Kota, TNI/Polri, Kejaksaan, Bulog, Kementrian Pertanian dan seluruh stakeholder lainnya,” ujar Andi Sudirman.Di bawah kepemimpinan Andi Sudirman bersama Fatmawati Rusdi, Sulsel dinilai konsisten menghadirkan kebijakan yang berpihak pada petani dan ketahanan pangan nasional.Dalam mendukung program swasembada pangan, Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran ratusan miliar rupiah untuk meningkatkan produktivitas pertanian.Salah satu program unggulan adalah pemberian Mandiri Benih Andalan untuk lahan seluas 200 ribu hektare, serta penyaluran ratusan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada petani di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.“Pemprov Sulsel mengalokasikan ratusan miliar untuk peningkatan produktivitas pangan khusus padi dengan pemberian 200 Ribu Hektare Mandiri Benih Andalan dan Ratusan Alsintan kepada petani se-Sulsel,” terangnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sekprov Sulsel), Jufri Rahman, mewakili Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, membuka acara Musyawarah Daerah Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Sulsel di Claro Hotel Makassar, Jumat 19 Desember 2025.Untuk diketahui, KPPI merupakan sarana untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di bidang politik, penegakan keadilan, kebenaran, serta etika dalam berpolitik.KPPI Sulsel merancang program pendidikan dan pelatihan politik, kajian tentang permasalahan politik, studi kelayakan, advokasi, pengabdian masyarakat, membangun jaringan kerja, membangun opini publik, serta mensosialisasikan kepada masyarakat.Dalam sambutannya, disampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan.Kekerasan tidak hanya melukai secara fisik dan psikis, tetapi juga menghambat partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia kerja dan ruang pengambilan keputusan politik.Kondisi ini menegaskan pentingnya kehadiran perempuan dalam proses pengambilan kebijakan, khususnya kebijakan yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak."Peran perempuan di lembaga legislatif dan ruang-ruang pengambilan keputusan menjadi sangat strategis