Layanan bernama Konsultasi Virtual Otonomi Daerah (Kovi Otda) buatan Kementerian Dalam Negeri berbasis Metaverse dipercaya dapat menekan potensi ada nya korupsi di lingkup pemerintah daerah.

Andry Alamsyah selaku Associate Professor SEB Telkom University menyatakan bahwa masuk akal jika menjadikan 'Metaverse' sebagai salah satu langkah untuk mencegah korupsi di Indoensia. Tentunya dengan beberapa syarat yang juga harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.