Terkini.id, Jakarta – Andry Alamsyah selaku Associate Professor SEB Telkom University menyatakan bahwa masuk akal jika menjadikan ‘Metaverse’ sebagai salah satu langkah untuk mencegah korupsi di Indonesia. Tentunya dengan beberapa syarat yang juga harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.
Dilansir dari CNN.com, alasan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat layanan konsultasi dengan basis Metaverse adalah guna menekan potensi korupsi di lingkup pemerintah daerah. Dengan layanan ini, pemerintah daerah bisa berkonsultasi dengan pemerintah pusat melalui dunia maya.
Menurut hal tersebut, Andry menyatakan bahwa teknologi Metaverse bisa saja digunakan untuk pencegahan korupsi, namun diperlukan dukungan sistem back end yang kuat dan transparan.
“Metaverse jadi masuk akal, jika di mesin pendukungnya memungkinkan orang melakukan interaksi yang diperkuat oleh teknologi sebagai governance-nya,” kata Andry kepada CNNIndonesia.com, Kamis 28 April 2022.
“Misal, undang-undang hidup di dalam Metaverse, kemudian penegakan hukum, semuanya di embed di smart contract,” ucapnya.
- Layanan Berbasis 'Metaverse' Untuk Lawan Korupsi Pemda Buatan Kemendagri
- Luncurkan Layanan Kovi Otda Berbasis Metaverse Kemendagri: Dipercaya Bisa Cegah Covid-19 Hingga Korupsi!
- Arab Saudi Luncurkan Ka'bah Metaverse, Bisa Ibadah Haji Virtual? Begini Penjelasan MUI
- Perbankan Tertarik Buka Cabang di Metaverse, Bisa Ancam Pegawai Manusia?
- Seoul Akan Menjadi Kota Pertama yang Memasuki Metaverse?
Disamping itu, menurut Andry akan menjadi hal yang sia – sia jika hanya mengandalkan dari tampilan Metaverse tanpa didukung dengan sistem lainnya. Karena tampilan di Metaverse hanya menggantikan interaksi antar manusia.
Menurut Andry sebagai pakar, Metaverse bisa menjadi media yang bagus jika menggunakan blockchain sebagai back end, tetapi di Kemendagri hanya menonjolkan tampilannya saja, seperti 3D dan VR (Virtual Reality).
“Kalau tampilan saja ya tidak berguna untuk cegah korupsi, kalau interaksi saja tidak efektif mencegah korupsi, hubungannya jauh ya. Harus dibantu oleh sistem atau teknologi dimana usaha korupsi bisa dicegah,” kata Andry.
“Contoh; data transparan, kegiatan transparan, ada rules yang jelas namun fleksibel, ada reward untuk aktivitas menghindari korupsi. Dan aturan-aturan ini disimpan dalam kontrak di teknologi, contoh teknologi smart contract di blockchain,” jelasnya.
“Mekanisme open data, diperkuat dengan teknologi blockchain, sehingga setiap aktivitas berkaitan keuangan ataupun tidak, akan bersifat transparan,” Andry memperjelas.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
