Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Pengamat politik Rocky Gerung belum lama ini angkat bicara terkaiy peraturan MPR yang mewajibkan capres alias calon presiden 2024 untuk meneruskan pembangunan IKN.
Seperti diketahui, Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia akan berlokasi di Kalimantan, pindah dari DKI Jakarta.
Dalam pernyataannya, rupanya Rocky Gerung tidak setuju dengan peraturan MPR terkait penerusan IKN baru tersebut bagi capres 2024.
Ia menilai bahwa demokrasi politik tidak boleh mengadakan rezim yang mengikat rezim mendatang.
Rocky Gerung lantas menjelaskan bahwa presiden yang menjabat saat ini sudah salah mengambil kebijakan dalam pembangunan IKN baru, bahkan hal tersebut sudah disadari menghadapi proses yang akan gagal.
Namun, menurut Rocky Gerung, pihak MPR telah mewajibkan calon presiden yang harus meneruskan proyek pembangunan IKN baru tersebut setelah masa jabatan Presiden Jokowi telah selesai.
Menurutnya, dalam dunia politik, pemilu setiap periodenya akan menggunakan peraturan yang berbeda dan berubah-ubah sehingga disimpulkan bahwa peraturan MPR yang mewajibkan presiden baru untuk meneruskan pembangunan IKN baru di Kalimantan tersebut tidak boleh dilakukan karena melanggar aturan politik.
“Iya, MPR mau bikin TAP untuk mengikat MPR berikutnya. Itu yang enggak boleh,” tegas Rocky Gerung dalam kanal YouTube pribadinya, dikutip terkini.id via Pikiranrakyat pada Senin, 31 Januari 2022.
“Dalam demokrasi tidak boleh rezim ini mengikat rezim lain, itu namanya dungu itu. Karena demokrasi itu lima tahunan, gitu.”
Rocky mengatakan bahwa Presiden serta MPR sudah salah membuat kebijakan soal pembangunan IKN baru di Kalimantan dan hal tersebut sudah diakui oleh MPR dan Presiden bahwa hal tersebut akan gagal.
Namun, MPR menetapkan bahwa presiden baru diwajibkan untuk meneruskan pembangunan IKN baru tersebut, yang dimana Rocky Gerung mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap peraturan tersebut.
“Jadi, ngapain MPR mau mengikat Presiden berikutnya,” tuturnya.
“Presiden sekarang salah bikin kebijakan, itu IKN dan itu sudah diproyeksi oleh ekonomi akan gagal, MPR juga mengerti bahwa itu akan gagal,” sambungnya.
“Lalu MPR bilang ‘enggak, kita harus wajibkan presiden baru untuk meneruskan proyek ini’, loh emangnya presiden berikutnya pilihan MPR apa?” tanyanya heran.
“Kan nanti pemilunya akan berubah-ubah dan makin ngaco ini, emang dungu logikanya.”
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.