Masuk

Teddy Gusnaidi: Mardani Ali Sera Itu Buzzer, Apa Dia Siap Diberantas?

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Belakangan ini, sosial media kembali diramaikan oleh perbincangan terkait buzzer pemerintah.

Hal ini terjadi setelah Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat lebih aktif memberi kritikan kepada pemerintah dalam sambutannya di acara peluncuran Laporan Akhir Tahun Ombudsman Senin, 8 Februari2021.

“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan perbaikan,” kata Jokowi seperti dilansir dari Tempo.co.

Baca Juga: Politisi Demokrat Singgung Keberadaan Buzzer: Power of Reason Tergusur oleh Power of Money

Pernyataan Jokowi menimbulkan reaksi dari berbagai macam kalangan, mulai dari politikus, aktivis, ekonom, hingga publik figur.

Salah satu tanggapan datang dari Mardani Ali Sera, politisi Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi perlu merevisi UU ITE jika ingin dikritik.

Menurutnya, masyarakat sekarang semakin takut dalam berpendapat apalagi mengkritik pemerintah karena banyak pasal karet dalam UU ITE.

Baca Juga: 10 Koruptor Bebas Bersyarat dalam Sehari, Denny Siregar: Koruptor Kita Disayang oleh Negara

“Semestinya Presiden Joko Widodo @jokowi melihat kenyataannya bahwa masyarakat semakin takut dalam berpendapat. Apalagi menyampaikan kritik kepada pemerintah. Perlu ada revisi UU ITE karena banyak pasal karet yang membuat masyarakat takut menyampaikan kritik,” tulisnya pada Rabu, 11 Februari 2021 di aku twitter pribadinya, @MardaniAliSera.

Menanggapi perkembangan mengenai buzzer bayaran pemerintah di media sosial, Teddy Gusnaidi, Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP) memberikan pernyataannya.

Ia menyebut bahwa buzzer bukanlah jenis pekerjaan, melainkan hanya sebuah kegiatan.

Menurutnya, semua orang yang menggunakan media sosial dan menyebarkan informasi adalah buzzer.