Pemerintah Tak Otoriter, Tapi Manfaatkan Pandemi Covid-19 Bungkam Oposisi, Bikin Indeks Demokrasi Turun

Pemerintah Tak Otoriter, Tapi Manfaatkan Pandemi Covid-19 Bungkam Oposisi, Bikin Indeks Demokrasi Turun

FR
EP
Fitrianna R
Echa Panrita Lopi

Tim Redaksi

Terkini.id, Jakarta – Laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) memperlihatkan penurunan terhadap indeks demokrasi di Indonesia pada 2020.

Hal itu rupanya tidak terlepas dari penanganan pemerintah terhadap pandemi Covid-19.

Berdasarkan laporan itu, skor indeks demokrasi Indonesia turun 0,18 menjadi 6,30 dan menempatkan Indonesia di peringkat 64.

Dilansir dari mediaindonesia.com, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor, berpendapat bahwa Indonesia masuk dalam model negara hibrida dalam merespons pandemi.

“Negara-negara yang hybrid memang punya potensi besar untuk lebih goyang demokrasinya. Itu sudah diprediksi juga oleh Freedom House. Ada 80 negara yang setback (mengalami kemunduran), most of them adalah negara hybrid, untuk mengatakan semidemokrasi lah,” jelas Firman pada hari Sabtu ini, 13 Februari 2021.

Baca Juga

Tiga model lain yang dikemukakannya, yaitu negara penyangkal (denial) pandemi seperti yang dilakukan negara-negara Asia Tengah, negara demokratis seperti Selandia Baru, negara-negara Skandinavia, Jerman, dan Amerika Serikat, serta negara otoriter seperti Tiongkok dan Vietnam.

Meskipun pemerintah tidak mengubah haluan menjadi otoriter, Firman berpikir bahwa pandemi Covid-19 dimanfaatkan untuk membungkam pihak oposisi, misalnya dengan ditangkapnya pentolan FPI Rizieq Shihab karena dalih penyebab kerumunan massa.

“Ada satu kasus atas nama Covid-19 diperlakukan satu treatment yang tidak fair terhadap kalangan kritis. Itu terjadi ke HRS dengan alasan mengumpulkan orang. Tapi itu kan enggak fair. Kalau begitu banyak kapolres atau kapolda yang harus dimutasi,” ujarnya.

Dari lima variabel yang menentukan indeks demokrasi, skor budaya politik Indonesia mengalami penurunan yang cukup tajam, yakni 4,38 dari yang sebelumnya 5,63.

Menurut Firman, penurunan itu terwujudkan dengan elite politik yang masih tidak mau mendengar aspirasi masyarakat, menjamurnya pendengung (buzzer), pemanfaatan isu-isu yang mudah digoreng di tingkat masyarakat, serta budaya politik uang.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.