Teknologi Komunikasi Mudahkan Perjuangan Penyandang Disabilitas

Ketua PPDI Kabupaten Gowa, Kamaruddin
Ketua Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Kabupaten Gowa, Kamaruddin (Foto Terkini.id / M Yunus)

Terkini.id, Gowa – Kamaruddin melaju menuju rumah. Menggunakan sepeda motor roda tiga yang dirakit khusus untuk penyandang disabilitas.

Kamaruddin mendapat panggilan telepon. Tamunya sudah menunggu di rumah.

Kamaruddin adalah disabilitas daksa. Sejak SMP sudah bergelut dengan mesin jahit. Pelanggan Kamaruddin banyak berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.

Sembari menjahit, Kamaruddin aktif memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Gowa. Melalui organisasi Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Saat ditemui, Kamaruddin masih dipercaya teman-temannya sebagai Ketua PPDI Kabupaten Gowa.

Faktor geografis dan jalan rusak yang selama ini dikeluhkan, tidak lagi melemahkan semangat penyandang disabilitas berjuang. Disabilitas dengan berbagai ragam makin rajin berkomunikasi, memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia.

Gencarnya pembangunan infrastruktur telekomunikasi sampai ke desa-desa, menjadi berkah bagi perjuangan kelompok penyandang disabilitas di Kabupaten Gowa. Jaringan telekomunikasi makin lancar dan murah.

“Diskusi teman-teman disabilitas dilakukan lewat grup (WA),” ungkap Kamaruddin kepada Makassar Terkini, Kamis 25 Juli 2019.

Semua rencana aksi penyandang disabilitas selalu dikomunikasikan dan dirapatkan lewat grup aplikasi komunikasi. Misalnya kegiatan uji aksesibilitas Masjid Syekh Yusuf dan menguji keramahan panitia Festival Beautiful Malino 2019 terhadap penyandang disabilitas.

Kamaruddin mengatakan, saat komunikasi masih sulit dan mahal, penyandang disabilitas di Kabupaten Gowa sangat sulit bertemu. Harus dikunjungi setiap rumah untuk menyampaikan undangan rapat. Sementara jarak antar rumah penyandang disabilitas sangat jauh.

“Sekarang mudah. Telpon atau WA saja, semua sudah berkumpul. Informasi tidak hanya teks dan gambar. Tapi banyak yang kirim video,” ungkap Kamaruddin.

Ketua PPDI Kabupaten Gowa, Kamaruddin, menyampaikan aspirasi penyandang disabilitas di Musrenbang Desa Barembeng

Karena sering berkumpul dan berdiskusi, kelompok penyandang disabilitas di Kabupaten Gowa pelan-pelan mendapat perhatian dari pemerintah desa dan kecamatan.

Setiap musyawarah desa atau musyawarah di tingkat kecamatan, perwakilan penyandang disabilitas selalu diundang. Diminta menyampaikan aspirasi dan saran terkait pembangunan di desa dan kecamatan.

Semua warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan dasar dan perlindungan sosial. Namun tidak banyak yang mengetahui dan memanfaatkan layanan tersebut. Karena informasi yang kurang dan tidak adanya sosialisasi.

“Setelah bergabung dengan teman-teman dalam organisasi, saya bisa tahu hak dan kewajiban warga. Saya juga berani menyampaikan pendapat,” ungkap Muhsin, Disabilitas Daksa di Desa Kalebarembeng, Kecamatan Bontonompo.

Perjuangan kelompok penyandang disabilitas yang sudah mulai mendapat respons Pemerintah Gowa adalah menuntut petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil datang ke rumah penyandang disabilitas. Melakukan perekaman KTP Elektronik. Mencatat penyandang disabilitas dalam daftar Kartu Keluarga.

“Agar bisa mendapatkan KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan layanan dasar lainnya,” ungkap Muhsin.

Sering diundang dalam diskusi dan dilibatkan dalam acara desa membuat kepercayaan diri Muhsin bangkit. “Sampai berani jadi tim sukses pemilihan kepala desa,” kata Kepala Desa Kalebarembeng, Saharuddin.

Berkat teknologi komunikasi, usaha penyandang disabilitas juga berkembang. Seperti yang dilakukan oleh Agus Rani, Disabilitas Daksa di Desa Julu Bori, Kecamatan Pallangga.

Agus memanfaatkan teknologi komunikasi untuk memasarkan produk mebel buatannya secara online. Produknya sudah dikenal di Makassar, Gowa, Maros, Pangkep, dan Jeneponto.

“Semua karena kecanggihan teknologi komunikasi,” katanya.

Media telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan pokok penyandang disabilitas. Mereka bisa mengakses atau menjadi bagian dari proses tanpa harus hadir secara fisik. Dilakukan dengan bantuan fasilitas telekomunikasi.

Kemudahan berkomunikasi dimanfaatkan penyandang disabilitas selama memperjuangkan Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas di Kabupaten Gowa.

Berulang kali penyandang disabilitas harus bertemu pejabat pemerintah dan Anggota DPRD Gowa. Agar Perda Disabilitas Gowa segera dibuat. Berkat bantuan teknologi komunikasi, perjuangan penyandang disabilitas makin mudah dikawal.

“Kami selalu pertanyakan perkembangan pembahasan Perda Disabilitas. Komunikasi mudah lewat sambungan telpon,” kata Ketua PPDI Gowa, Kamaruddin.

Setelah berjuang kurang lebih lima tahun, Perda Disabilitas Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2019 akhirnya disahkan DPRD Gowa pada Bulan Desember 2018.

Selanjutnya, penyandang disabilitas harus mengawal Perda Disabilitas untuk segera disosialisasikan ke organisasi perangkat daerah dan masyarakat umum. Mengawal aturan teknisnya lewat peraturan Bupati.

Awalnya pemerintah tidak terlalu tertarik membahas Perda Disabilitas. Setelah didesak, akhirnya pemerintah bisa memahami pentingnya regulasi tentang disabilitas. Sebagai salah satu indikator menuju kabupaten inklusi. Tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pengawalan RPJMD Gowa yang terintegrasi isu inklusi disabilitas menjadi prioritas organisasi disabilitas bersama Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi. Organisasi yang mendampingi penyandang disabilitas di Kabupaten Gowa melalui Program Peduli.

“Karena RPJMD adalah dokumen yang menjadi dasar perencanaan pembangunan selama selama lima tahun periode jabatan kepala daerah,” Ungkap Masita Syam, Direktur Program Yasmib Sulawesi.

Menurut Masita, teknologi komunikasi sangat berpengaruh terhadap kegiatan penyandang disabilitas. Memperlancar informasi. Dengan alat komunikasi, tidak perlu berkirim surat untuk menyampaikan informasi penting.

“Informasi aktual, langsung disampikan. Begitupula sebaliknya jika ada masalah pada penyandang disabilitas, langsung kami tahu,” ungkapnya.

Masalah yang belum tuntas terkait disabilitas, kata Masita, belum ada data pasti soal jumlah penyandang disabilitas di Indonesia. Sehingga penyandang disabilitas menekankan pentingnya indikator disabilitas dalam setiap program pendataan yang dilakukan pemerintah.

“Pemerintah bisa manfaatkan teknologi komunikasi untuk mendata,” keluhnya.

Data jumlah penyandang disabilitas sangat penting. Sebab banyak temuan di lapangan, penyandang disabilitas tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga.

“Padahal dasar seorang untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, harus lengkap administrasi kependudukannya,” kata Masita.

Dosen Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin DR Indrabayu ST, MT, M.Bus.Sys

Dosen Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Indrabayu mengungkapkan, teknologi komunikasi dan informasi harus mendekatkan penyandang disabilitas dengan manusia normal. Penyandang disabilitas atau ada yang menyebut istilah difabel harus independen.

“Diberi ruang untuk mandiri,” kata Indrabayu.

Salah satu yang dikembangkan Indrabayu adalah aplikasi khusus penyandang disabilitas. Aplikasi yang memudahkan disabilitas berkomunikasi dengan orang lain.

“Mereka (penyandang disabilitas) pernah curhat. ‘Saya pengen lebih duluan tegur orang lain’,” ungkap Indrabayu.

Berita Terkait
Komentar
Terkini