Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Peringatan hari Sumpah Pemuda, Kamis 28 Oktober 2021 di Kota Makassar diwarnai aksi unjuk rasa (unras) di sejumlah ruas jalan protokol.
Dalam aksi kali ini, sejumlah isu mengenai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro terhadap rakyat dijadikan isu sentra, diantaranya menolak wacana pemerintah yang akan menjadikan tes PCR sebagai syarat wajib pada semua moda transportasi.
Menurut mahasiswa, kebijakan tersebut hanya akal-akalan pemerintah saja untuk “berbisnis” dengan rakyatnya.
Dimana sebelumnya pemerintah telah mewajibkan masyarakat untuk melakukan vaksin sebagai syarat utama dalam melaksanakan segala aktivitasnya termasuk perjalanan keluar kota, tapi kemudian kebijakan itu akan kembali berubah seiring waktu.
“Banyaknya polemik yang terjadi di Indonesia terkhusus di Sulawesi Selatan, salah satunya kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah terkait PCR yang di wajibkan untuk semua masyarakat dalam melakukan transportasi, ini yang kemudian kami tolak,” kata Andry salah satu mahasiswa dari organisasi GARIS.
Penolakan itu kata Andri bukan tanpa sebab. Ia menilai kebijakan wajib tes PCR terlalu berlebihan mengingat masyarakat telah diwajibkan untuk melakukan vaksinasi Covid-19 secara massal.
Kebijakan vaksinasi kata dia seharusnya sudah dijadikan kebijakan tetap oleh pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19 dan tidak membuat aturan baru lagi dimana masyarakat dipastikan akan semakin sengsara dengan kebijakan baru ini.
“Pemerintah telah mengambil kebijakan yaitu mewajibkan vaksinasi pada semua masyarakat, tapi pada akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu wajib PCR. Jadi kita bisa simpulkan seharunya vaksinasi itu sudah menjadi kebijakan yang tetap untuk menghindari penularan Covid-19,” terangnya.
“Karena kartu vaksinasi itu bisa menjadi bukti bahwa setiap orang yang sudah di vaksin itu sudah melakukan prosedur terkait penyebaran Covid-19, tapi pemerintah hari ini malah mengeluarkan kebijakan baru. Untuk itu kami mendesak agar pemerintah menghapuskan kebijakan yang tidak pro rakyat,” tambahnya.
Selain itu, mahasiswa juga menilai dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowi-Maruf gagal total. Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan seperti Omnibus law UU Cipta Kerja sangat tidak pro terhadap kepentingan mayarakat.
Malah kebijakan-kebijakan itu dinilai hanya akan memuluskan jalan oligarki mengeruk kekayaan alam Indonesia dan semakin menyengsarakan rakyat.
“Di bawah rezim Jokowi-Maruf, rakyat semakin menderita,” sebutnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.