Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Tak dimungkiri bahwasanya wacana tiga periode jabatan Presiden Joko Widodo alias Jokowi akhir-akhir ini memang kembali banyak diperbincangkan.
Apalagi terbaru, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Surtawijaya menyampaikan terkait wacana tersebut selepas kegiatan Silaturahmi Nasional di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa lalu, 29 Maret 2022.
Nah, menanggapi hal itu, Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, yakni Robertus Robet, akhirnya buka suara.
Bahkan menurutnya, sikap politik yang ditunjukkan Surta yang mengusung gagasan itu lebih buruk dari masa Orde Baru.
Mengapa? Karna bagi Robet, gagasan itu seolah menantang UUD 1945 yang menjadi landasan hukum Pemerintah yang sudah membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden.
“Sekarang ini lebih buruk secara prinsipil. Di zaman Soeharto konstitusinya belum memberikan batas waktu untuk jabatan presiden, smentara konstitusi kita hari ini jelas-jelas sudah memberikan pembatasan tegas,” ungkap Robet, dikutip terkini.id dari Kompas.com pada Kamis, 31 Maret 2022.
Menurut Robet, gagasan yang disampaikan para kepala desa supaya Presiden Jokowi menjabat 3 periode adalah bentuk mobilisasi politik seakan-akan mengulang praktik di masa Orde Baru.
Di masa Orde Baru, suara kelompok masyarakat arus bawah sampai kalangan militer dan polisi kerap diklaim untuk memberikan pembenaran untuk memperpanjang kekuasaan Soeharto.
“Mobilisasi dukungan 3 periode bukan gejala demokrasi tapi gejala ke arah otoritarianisme,” paparnya.
“Dia diinisiasi oleh elit dengan menginterupsi proses di dalam masa demokrasi dan tradisi sirkulasi elit sedang berjalan baik.”
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.