Ada Syarat Harus Menang 20 Persen di Tiap Daerah, Jokowi Terancam Gagal?

Pilpres 2019
Ilustrasi Pilpres 2019.(terkini.id/hasbi)

Terkini.id, Jakarta – Banyak analisa berkembang, yang menyebutkan Capres 01 Jokowi sulit untuk terpilih karena adanya ketentuan dalam UUD 1945 yang menghalangi.

Beberapa isu yang beredar di medsos, grup whatsapp, menyebutkan, ada ketentuan UUD 1945 yang menyebutkan, presiden yang terpilih adalah mereka yang bisa memenuhi syarat minimal 20 persen suara di masing-masing provinsi.

Sementara, Paslon Jokowi-Ma’ruf Amin berdasarkan quick count, meraup suara di bawah 20 persen di dua daerah. Antara lain di Aceh sebesar 17,12 persen, dan di Sumbar dengan suara cuma 9,12 persen.

Benarkan isu tersebut?

Pakar Hukum Tatanegara, Profesor Aminuddin Ilmar, mengungkapkan, aturan tersebut tidak berlaku.

“Perlu dijernihkan ketentuan dalam Pasal 6a Ayat 3 UUD 1945 bahwa, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden,” tulis Aminuddin Ilmar.

Menurut dia, banyak kalangan menilai dalam pasal tersebut ada tiga syarat dalam memenangkan Pilpres, yakni memperoleh suara lebih dari 50 persen, memenangkan suara setengah dari jumlah provinsi (17 Provinsi) dan terakhir, di 17 Provinsi lainnya kalah minimal suara 20 persen.

“Padahal, ketentuan tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2014,” kata dia.

Dalam putusan MK tersebut, diputuskan bahwa kalau pasangan capres hanya dua, maka yang berlaku adalah suara terbanyak, tanpa memperhatikan sebaran pemilih lagi.

“Dengan kata lain, MK berpendapat pasal 6A Ayat (3) UUD 1945 tidak berlaku ketika hanya terdapat dua pasangan calon sehingga pasangan yang mendapat suara lebih dari 50 persen, tak perlu lagi menggunakan aturan tentang sebaran,” terang dia.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Opini

Tanda-tanda Resesi

17 Agustus tahun ini.Tiga hari sebelumnya.Jam 6 pagi waktu New York.Itulah hari pertama kurva terbalik: yield bond jangka panjang lebih rendah dari yield bond
Opini

74 Tahun Indonesia, Merdeka dalam Penindasan

TANGGAL 17 Agustus 2019, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Marauke memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 tahun.Berbagai macam bentuk kegiatanpun dilakukan dalam rangka
Opini

Memaknai Kemerdekaan Bukan Sekedar Simbolik

TUJUH belas Agustus merupakan momentum bersejarah sepanjang rentetan peristiwa, yang turut menghiasi dalam konsep Indonesia.Euforia kemerdekaan menggema dari berbagai penjuru mendengar teks proklamasi di
Opini

Aktivis Repotlusioner

SEJARAH gerakan mahasiswa secara heroik menggambarkan kecerdasan dan militansi perjuangan mahasiswa dalam menciptakan gerakan massa dengan tujuan memperbaiki kebobrokan tatanan yang ada di Indonesia.Bagi
Opini

Mengapa Pemadaman Listrik Begitu Lama?

DI mana-mana terjadi mati listrik. Di Amerika, Eropa apalagi Indonesia. Penyebabnya yang berbeda.Persoalannya: Seberapa sering.Seberapa luas.Seberapa lama.Ada kalanya sering mati lampu. Itu karena produksi
Opini

Mensegerakan Revisi PP No. 44 Tahun 2015

KEHADIRAN program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan terus memberikan manfaat bagi pekerja kita. Khusus untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan
Opini

Aspal Buton sebagai Aspal Berongga

Buku hasil adaptasi dari disertasi penulis  yang diselesaikan pada program studi Teknik Sipil Universitas Hasanuddin pada tahun 2018 lalu.Buku ini menganalisis pengaruh penambahan bahan
Opini

Titanium Megawati

"Tulis dong soal pidato Bu Mega di Bali"."Tidak mau"."Menarik lho pak. Apalagi kalau DI's Way yang menulis"."Politik. Sensitif," balas saya."Soal Sengon 1 Triliun itu
Opini

Cara BUMN Tiongkok Berkembang

PADA tahun 2015, pemerintah China melakukan reformasi radikal terhadap BUMN. Dari total 117 BUMN, disusutkan menjadi 98 BUMN saja. Dampaknya bukan hanya pengurangan jumlah BUMN