Anies Disebut Tutup 12 Outlet Holywings Untuk Raih Dukungan Pilpres, Ahmad Ali: Terlalu Bodoh Kalau Lakukan Itu!

Terkini.id, Jakarta – Wakil Ketua Partai NasDem, Ahmad Ali buka suara perihal isu Anies Baswedan tutup 12 outlet Holywings sebagai meraih dukungan di Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Ali melalui sebuah keterangan resmi.

Di mana dalam keterangannya, Ahmad Ali menilai bahwa isu tersebut tidak benar. Sebab, apabila benar Anies sengaja menyikat Holywings demi Pilpres 204 hal tersebut suatu kerugian besar.

Baca Juga: Eggi Sudjana: Ketuhanan yang Maha Esa Sudah Berubah Menjadi Keuangan...

 “Terlalu bodoh bagi Anies kalau melakukan itu hanya sekadar untuk itu (Pilpres 2024). Anies sudah dipersonifikasi mendapat dukungan dari kelompok muslim lalu untuk apa kemudian melakukan hal seperti itu,” kata Ahmad.

Selain dari itu, dia menyebutkan jika untuk meraih dukungan, seharusnya Anies melakukan di luar kelompok Islam.

Baca Juga: Prabowo Maju Pilpres, Chusnul Chotimah Soroti Anies: Kemakan Omongan Sendiri!

“Bagi saya tidak ada hubungan dengan politik. Apresiasi kepada Anies adalah ketegasan dia menegakkan aturan,” lanjutnya. DIkutip dari Populis. Rabu, 29 Juni 2022.

Ahmad Ali menjelaskan kasus Holywings berawal dari kemarahan publik terkait promo miras untuk Muhammad dan Maria.

 “Kemudian diduga terjadi penistaan terhadap Nabi Muhammad, tetapi itu ranah polisi,” kata dia.

Baca Juga: Prabowo Maju Pilpres, Chusnul Chotimah Soroti Anies: Kemakan Omongan Sendiri!

Ahmad Ali menyebutkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta harus dilihat secara profesional.

Dia menyebutkan pencabutan izin Holywings di Jakarta itu lantaran permasalahan perizinan.

“Penutupan Holywings Jakarta itu lebih kepada keterpenuhan perizinan, bukan karena persoalan penistaan agama,” bebernya.

Pemprov DKI Jakarta mencabut izin seluruh outlet Holywings yang ada di ibu kota. Pencabutan izin dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta berdasarkan rekomendasi dan temuan pelanggaran dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf).

Serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM). Tindakan tegas itu diambil juga sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Bagikan