Alumni Pertanyakan Kasus Kecelakaan Dirut Politani Pangkep Dihentikan, Sesuai UU Mestinya Tetap Jalan

Terkini.id, Pangkep – Kasus kecelakaan lalulintas yang melibatkan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep atau Politani Pangkep, Dr Darmawan (54) ternyata telah dihentikan.

Sebelumnya, Direktur Politani Pangkep Dr Darmawan menabrak seorang wanita bernama Aida (54 tahun) di Kecamatan Segeri, di Jalan Poros Makassar-Parepare pada Juni 2020 lalu.

Pada kasus kecelakaan tersebut, korban wanita Aida (54) meninggal dunia. Dan ternyata proses pidananya telah dihentikan sejak Juli 2020.

Dihentikannya kasus tersebut dipertanyakan salah seorang warga yang juga alumni kampus Politani Pangkep Nasaruddin Gante.

Mungkin Anda menyukai ini:

Lewat pesan WhatsApp, Rabu 30 Desember 2020, Nasaruddin menyebutkan, sesuai UU yang berlaku, perdamaian tak berarti menghentikan proses hukum.

Baca Juga: IPPM Pangkep UMI Gelar Aksi Bersih di Gedung Islamic Center

“Sudah 7 bulan kasus penabrakan yang menyebabkan korban jiwa, diketahui melibatkan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep (PPNP),” ujarnya. 

“Namun sampai hari ini belum ada titik terangnya sejauh mana progres kasus tersebut. Sebelumnya Direktur PPNP mendapatkan penangguhan tahanan dan dihentikan karena proses perdamainan, tapi tidak seharusnya menghentikan kasusnya,” sambungnya.

Mengutip pemberitaan Tribunnews.com pada 12 Juni 2020, pihak Kasat Lantas Polres Pangkep AKP Mamat Rahman menegaskan bahwa pihak tersangka dan keluarga korban telah berdamai, namun berkas penyidikan masih terus berjalan.

Baca Juga: WALHI Sebut Penegakan Kejahatan Lingkungan di Sulsel Lemah

Menanggapi hal itu, Nasaruddin menyebut bahwa dasar hukum yang menyatakan perdamaian tidak menghentikan kasus pidana yang terjadi adalah Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi:

“Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana,” ujar Nasaruddin, dikutip dari Hukum-online.com.

Tak hanya mempertanyakan penghentian kasus penabrakan ke pihak kepolisian, Nasaruddin juga meminta Dikti menonaktifkan untuk sementara waktu direktur PPNP sampai kasusnya menemui titik terang atau sampai ada putusan pengadilan. 

“Hal ini untuk menjaga integritas instansi pendidikan terkhusus integritas Politeknik Pertanian Negeri Pangkep (PPNP). Karena saya melihat pihak yang berwenang seakan-akan acuh tak acuh terhadap kasus tersebut,” kata Nasaruddin. 

Oleh karenanya, demi nama baik institusi Politeknik Pertanian Negeri Pangkep (PPNP) pihaknya berharap kepolisian mengusut tuntas dan meminta kepada Dikti untuk menonaktifkan direktur PPNP agar bisa fokus menyelesaikan kasusnya.

“Juga menghilangkan kesan bahwa direktur PPNP tidak kebal hukum. Karena meskipun pelaku sudah bertanggung jawab kepada keluarga korban tidak berarti menghentikan proses penyelidikan atau menggugurkan pidananya,” sebut Nasaruddin yang tak lain alumni dan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (Maperwa) Periode 2012-2013.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Pangkep AKP Mamat Rahman memberikan konfirmasi terkait penghentian kasus tabrakan yang menyebabkan tewasnya wanita Aida.

“Sudah damai dan sudah selesai, sejak bulan Juli lalu,” ujar Mamat pada 11 Agustus 2020 lalu seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Sebelum kasus tersebut didamaikan, pada 12 Juni 2020 lalu, penahanan Direktur Politani Pangkep ditangguhkan yang dijamin oleh salah seorang rekan kerjanya.

AKP Mamat Rahman menjelaskan, dalam surat pernyataan yang ditulis oleh keluarga korban, mereka tidak keberatan.

Pihak keluarga korban memilih menempuh jalur damai dalam masalah kecelakaan yang melibatkan direktur Politani Pangkep ini.

Bagikan