Andi Luhur Prianto: Politik Sulsel 2020 Masih Akan Menyuburkan Oligarki

Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Andi Luhur Prianto

Terkini.id, Makassar – Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Andi Luhur Prianto melihat kondisi politik Sulawesi Selatan Tahun 2020 masih akan mengulang peristiwa politik sebelumnya.

Secara politik, bentuk pemerintahan di Sulawesi Selatan masih akan dikendalikan kelompok kecil elit di masyarakat.

Hanya segelintir orang yang menentukan arah demokrasi. Partai politik sebagai ruang demokrasi menjadi tidak demokratis. Ini masih akan masyarakat Sulsel hadapi selama 2020.

“Akan ada penguatan oligarki lokal,” kata Luhur, saat berbicara di forum Outlook Sulsel Maju 2020.

Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Masika ICMI) Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan menggelar diskusi publik. Memandang dan memperkirakan kondisi Sulawesi Selatan di Tahun 2020.

Baca juga:

Diskusi juga didukung Dewan Pengurus Daerah Peduli Bangsa Nusantara Sulsel. Dilaksanakan di Rumah Kopi Kompleks Ruko Topaz Makassar, Sabtu 4 Januari 2020.

Ada banyak ide, gagasan, dan harapan yang mencuat selama diskusi berlangsung. Salah satunya terkait kondisi politik di Sulsel.

Setiap tahun, kata Luhur, urusan politik di Sulsel banyak menyerap energi. Setelah Pemilu dan Pilpres, masyarakat kembali diperhadapkan dengan Pilkada serentak. Belum lagi faktor politik nasional yang dibawa ke daerah.

“Tidak pernah berkesudahan,” katanya.

Parpol sebagai instrumen demokrasi juga tidak bisa diharapkan mampu membangun demokrasi yang ideal. Sebab penentuan dukungan dalam setiap kontestasi demokrasi, tidak murni berasal dari proses dalam Parpol.

Proses di partai politik hampir tidak objektif untuk menentukan calon kepala daerah. Karena dikelola secara oligarki.

“Bahkan menyerupai korporasi,” ungkap Luhur.

“Sistem politik di Sulsel belum terkonsolidasi. Masih mencari bentuk,” tambah Luhur.

Respons Pemuda

Menurut Luhur, untuk merespons kondisi politik di 2020, pemuda Sulsel harus berani mengambil peran strategis. Berani menentukan masa depannya. Karena kondisi politik Sulsel tantangannya semakin kompleks.

“Jangan bangun sekat. Harus berani bersinergi. Menyapa yang lain,” ungkapnya.

Pemuda yang ingin menjadi pemimpin harus berani bicara peradaban. Membangun masyarakat.

Di Indonesia, kata Luhur, warga negara tidak pernah dilihat sebagai citizen. Hanya dipandang sebagai pemberi suara.

Proses demokrasi putus di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Setelah itu tidak ada mekanisme komunikasi yang baik.

“Jadi yang terjadi adalah pragmatisme,” katanya.

Proses Pilkada tidak pernah menjadi proses pembelajaran. Masalah yang dihadapi tahun sebelumnya masih akan selalu terulang. Contohnya carut marut data kependudukan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipolitisasi sehingga tidak netral, dan maraknya politik uang.

Lembaga negara seperti Bawaslu yang ditugaskan melakukan pengawasan dan penindakan pun tidak begitu menakutkan bagi perusak demokrasi. Pelaku politik uang.

“Ini tantangan bagi pemuda,”

Persoalan ini akan terlihat selama 2020. Tahun Pilkada serentak. Masalahnya tidak pernah serius untuk dibenahi. Akhirnya tidak ada perubahan.

“Hanya mengulang masa lalu,”.

Terakhir, Luhur menyarankan pemuda Sulsel untuk bisa membangun konsensus. Berkolaborasi dan sinergi.

“Karena waktu akan menjawab, pemuda yang bermanfaat adalah pemuda yang berguna bagi lingkungannya,” ungkapnya.

Ketua Masika ICMI Sulsel Ardiansyah S Pawinru mengungkapkan, tahun ini masih banyak masalah yang menjadi pekerjaan rumah. Pemuda harus bisa ambil bagian dalam menyelesaikan setiap solusi di Sulsel.

Ardiansyah menyebut persoalan seperti banjir, transportasi massal dalam kota, penyandang disabilitas, pembangunan kereta api yang tidak selesai, pelayanan kesehatan yang masih buruk, dan iuran BPJS Kesehatan yang naik masih menjadi pekerjaan rumah di Sulsel.

“2020 waktunya berkolaborasi,” ungkap Ardiansyah.

Dia mengatakan, kalau pemuda masih berada dalam sekte sendiri. Berarti belum maju dalam berpikir.

“Kalau mau Sulsel maju, kita harus berkolaborasi,”.

Ardiansyah menyarankan agar pemerintah membuat cetak biru tentang masa depan warga Sulsel. Sehingga pemuda juga tahu arah pembangunan Sulsel.

“Pemuda harus dilibatkan,” katanya.

Menurut Ardiansyah, pemuda harus kuat secara ekonomi. Tidak bisa hanya kuat secara politik tapi ekonominya masih bergantung ke orang lain.

“Harus mandiri ekonomi,”.

Komentar

Rekomendasi

Anggota DPR RI AMI Kunjungan ke BTKLPP, Pastikan Prosedur PCR

Pilkada Serentak Tidak Bisa Ditunda, Pemerintah Pusat dan Daerah Siap Bersinergi

Partai Gelora Resmi Berbadan Hukum, Menteri Yasonna Serahkan Langsung

Soal Plt Ketua, Rusdin Abdullah Diminta Banyak Belajar Aturan Partai Golkar

Mendagri: Pilkada di 270 Daerah 9 Desember 2020 Tetap Dilakukan, Asal…

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar