Terkini, Jeneponto – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Kabupaten Jeneponto menuai sorotan tajam, akses informasi terkait pelaksanaan program ini dianggap sangat terbatas, bahkan disebut-sebut harus mendapat izin khusus dari bagian informasi kepresidenan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Kabupaten Jeneponto dimulai, Senin, 6 Desember 2024.
Sesuai pantau Terkini, penyaluran Makan Bergizi Gratis mulai jam 08.00 Wita. Untuk siswa Taman Kanak-kanak. Anehnya informasi terkait berapa sekolah yang di layani di hari perdana pelaksanaan MBG di Jeneponto sangat tertutup.
Transparansi program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat tersebut sangat sulit mendapatkan penjelasan rinci mengenai distribusi, serta jumlah penerima manfaat program MBG.

“Kalau mau wawancara saya, harus izin kebagian informasi kepresidenan,” kata Ketua SPPG (KPPG) dapur Binamu, Nur Iksan saat Terkini meminta untuk wawancara, Senin, 6 Desember 2024.
- Hasil Lab Ungkap Penyebab 28 Siswa Rumbia Jeneponto Sakit Usai Makan MBG
- Misteri Kasus MBG di Jeneponto Belum Terjawab, Hasil Uji Lab Tertutup, FRK Desak Dinkes Transparan
- Amran Sulaiman, Menteri yang Mematahkan Mitos
- Wali Kota Makassar Tegaskan Seleksi Imam Kelurahan Harus Transparan dan Berbasis Kompetensi
- Dorong UMKM untuk Naik Kelas, Kalla Institute Gandeng PT Tatanara
Sementara, Ketua Pengurus Besar Dewan Pergerakan Revolusi Demokratik (PB DPRD) Jatong Jalarambang, mengecam pernyataan Ketua KPPG Dapur Binamu yang tertutup terkait pelaksanaan MBG di Jeneponto.
“Harus ada izin dari pihak bagian informasi kepresidenan. Ini aneh, kenapa informasi program yang seharusnya untuk masyarakat jadi tertutup seperti ini?” jelas Jatong Jalarambang.
Kabar ini semakin menguatkan dugaan adanya ketidakterbukaan dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Jeneponto. Padahal, program ini didanai oleh anggaran pemerintah yang berasal dari pajak rakyat, apakah ada sesuatu yang disembunyikan dalam program ini?
PB DPRD Jeneponto mendesak pemerintah atau pihak SPPG untuk segera membuka data program MBG secara transparan, termasuk rincian alokasi anggaran dan mekanisme distribusi.
“Kalau terus ditutupi seperti ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun. Program bagus seperti MBG justru bisa menjadi boomerang jika tidak dikelola dengan transparan,” ungkap Jatong.
Jatong mengatakan, telah berkoordinasi di internal pengurus besar yang tersebar di 11 kecamatan, kami sepakat untuk mengawal program bapak presiden agar program pemerintah itu tepat sasaran dan sesuai juknis yang berlaku,
“Kami pengurus besar juga sepakat ketika ada sebuah penghianatan terhadap program tersebut, kami akan melaporkan ke aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya,” Tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak bagian informasi kepresidenan belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar ini. Masyarakat Jeneponto berharap ada langkah konkret untuk memastikan keterbukaan informasi dan pengelolaan program MBG yang lebih baik di masa depan.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
