Terkini.id, Jakarta – DPRD DKI Jakarta meminta kepada Gubernur DKI Jakarta agar mencari dana tambahan untuk program pembangunan tanggul kawasan pesisir ibu kota.
Hal itu lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk proyek tersebut masih kurang.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ida Mahmudah selaku Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta.
Ia mengatakan penambahan anggaran itu untuk mengebut penyelesaian kewajiban Pemproc DKI Jakarta dalam membangun 19 kilometer tanggul.
Sementara itu, terdapat pula 11 kilometer sisanya yang harus juga dikerjakan oleh Kementerian PUPR.
- Gerakan Rakyat Sulsel Bela Kritik Anies, Asri Tadda: Optimisme Harus Dibangun di Atas Kejujuran
- Ahok Tanggapi PDIP Usung Anies di Pilgub DKI Jakarta
- Rocky Gerung Saran ke Anies Untuk Tak Maju Dalam Pilgub Jakarta
- KPU Resmi Umumkan Pemenang Pilpres 2024, Anies Baswedan: Kita Dukung Langkah Tim Hukum!
- Anies Baswedan Sebut Kabar Dirinya Maju di Pilgub Hanya Pengalihan Isu
“Menurut saya ini pasti bisa kalau Pak Gubernurnya mau (mencari dana tambahan),” ujarnya, dilansir Wartaekonomi.
“Niat pak gubernur melihat anggaran dan keuangan kita memamg sangat sulit lah. Kita mengandalkan anggaran lewat APBD,” tambahnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pencarian dana bisa dilakukan dengan menggunakan skema seperti corporate social responsibility (CSR), kewajiban Koefisien Luas Bangunan (KLB), dan lainnya.
“Jadi, solusinya untuk pembangunan tanggul ini biar tetap berjalan bisa lewat dana KLB atau CSR yang ada. Itu saran dari komisi D,” ujar Ida.
Ia menjelaskan, Pemprov DKI telah mengajukan anggaran sebesar Rp104,9 miliar dalam APBD DKI 2022 untuk membangun tanggul laut di pesisir Jakarta.
Kendati telah dialokasikan sebesar itu, ia menilai alokasi anggaran pembangunan tanggul Jakarta pada 2022 belum menutupi keseluruhan biaya yang dibutuhkan.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
