Anggota DPRD Sulsel Syamsuddin Karlos Sosialisasi Perda Pengendalian Lahan Kritis di Jeneponto

Syamsuddin Karlos
Ketua Fraksi PAN DPRD Sulsel, Syamsuddin Karlos, sosialisasi penyebarluasan peraturan daerah (Perda) nomor 1 tahun 2017 tentang pengendalian lahan kritis, di Desa Mengepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto

Terkini.id, Jeneponto – Ketua Fraksi PAN DPRD Sulsel, Syamsuddi Karlos, sosialisasi penyebarluasan peraturan daerah (Perda) nomor 1 tahun 2017 tentang pengendalian lahan kritis, di Dusun Bontoa, Desa Mengepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sabtu, 14 November 2020.

Hadir Perwakilan pihak Pemdes Mangepong dan ratusan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Desa Mangepong.

Syamsudin Karlos dalam arahannya mengatakan pengendalian lahan kritis diselenggarakan berdasarkan asas partisipatif, keterpaduan, keseimbangan, keadilan, kemanfaatan, kearifan lokal dan kelestarian.

“Tujuan daripada Perda ini adalah mencegah merehabilitasi dan melindungi lahan dari kerusakan akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan, menjamin terwujudnya fungsi lahan yang optimal dalam mendukung usaha pertanian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan fungsi lahan untuk mewujudkan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu juga menyampaikan dasar pengendalian lahan kritis yakni terwujudnya pengurangan luas lahan kritis, meningkatkan kemampuan lahan untuk mendukung fungsi dan peruntukannya, terwujudnya kepedulian masyarakat dalam rehabilitas dan pemulihan lahan kritis dan terciptanya pemulihan kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas lahan.

Menarik untuk Anda:

“Perencanaan pengendalian lahan kritis ini disusun secara berjenjang dari rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana tahunan,” ujarnya.

Mantan ketua DPD PAN Jeneponto itu juga menyampaikan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengendalian lahan kritis.

“Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat secara terencana dan berkesinambungan, peran serta masyarakat yakni masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pengendalian lahan kritis yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kepentingannya,” ungkap Syamsuddin Karlos.

Lebih lanjut Syamsudin Karlos mengatakan, kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan pengendalian lahan kritis dan kelompok dengan penyusunan perencanaan, pemetaan lokasi, sosialisasi, persiapan lahan, penyediaan bibit dan penghijauan lahan tanaman tahunan.

“Sesuai dengan Perda ini setiap orang dilarang terlantarkan lahan yang mengakibatkan menurunnya fungsi lahan sesuai peruntukannya, menggembalakan ternak di area kegiatan rehabilitasi lahan kritis, melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran di area lahan kritis, merusak memindahkan dan menghilangkan tanaman hasil kegiatan pengendalian lahan kritis,” pungkasnya.

Selain itu, menurut Syamsudin Karlos, penebangan pohon dalam kawasan lindung, melakukan kegiatan budidaya tanaman yang bertentangan dengan kaidah konservasi tanah dan air, membangun bangunan di kawasan lindung tanpa seizin pejabat yang berwenang dan mempergunakan bahan kimia yang membahayakan penggunaan tanah yang merubah bentang alam juga dilarang.

“Masyarakat yang melanggar larangan itu tu dapat dikenakan sanksi administratif, peraturan di sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui apa tunjuan dari Perda tersebut, yang tentunya juga masyarakat dapat mengetahui apa haknya dan bagaimana peran masyarakat,” tutupnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Selama November 2020, Kasus Covid-19 di Jeneponto Bertambah 89 dan Sembuh 80 Orang

Bupati Jeneponto Terima LHP Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2019-2020 dari BPK

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar