Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Aan Nugraha, menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus sengketa lahan yang menimpa puluhan warga di Kelurahan Macorowalie, Kabupaten Pinrang

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Komisi D menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait rencana aktivitas pertambangan emas oleh CV Hadaf Karya Mandiri di Kabupaten Enrekang, Rabu 6 Mei 2026.Rapat tersebut membahas rencana operasi tambang Emas di wilayah Desa Pinang, Desa Pundi Lemo, dan Desa Cendana, Kecamatan Cendana, serta Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang, yang dinilai berpotensi mengancam kehidupan masyarakat setempat.Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid, menegaskan bahwa pihaknya serius menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang terdampak.“Kami meminta agar izin perusahaan ini dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM dan KLHK, untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan,” ujarnya.Dalam forum tersebut, Komisi D DPRD Sulsel menyerap berbagai aspirasi dan kekhawatiran warga, terutama terkait persoalan lahan serta potensi dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan.Sebagai hasil rapat, DPRD Sulsel meminta Gubernur Sulawesi Selatan untuk merekomendasikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar melakukan evaluasi terhadap izin CV Hadaf Karya Mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Selain itu, Komisi D juga merekomendasikan kepada pihak perusahaan untuk tidak melakukan aktivitas apa pun di lokasi tambang sebelum seluruh permasalahan lahan masyarakat terselesaikan secara tuntas.“Kami juga menegaskan agar tidak ada aktivitas di lapangan selama persoalan lahan belum selesai

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Rachmatika Dewi menerima aspirasi buruh dari organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FPMI) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor sementata DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani Kota Makassar, Jumat 1 Mei 2026.Ribuan buruh menggelar aksi ujuk rasa sebagai bentuk peringatan Hari Buruh yang jatuh pada hari ini

Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Sulawesi Selatan menggelar forum group discussion (FGD) terkait penguatan perlindungan anak dan perempuan di Gedung Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani Kota Makassar, Selasa 21 April 2026.Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Kartini

Politisi PKS, Haris Abdul Rahman resmi dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) periode 2024-2029 pada rapat paripurna, di ruang paripurna gedung Dinas Bina marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Jalan AP Pettarani Kota Makassar, Selasa 21 April 2026.Haris merupakan PAW dari Almarhumah Haslinda yang wafat pada 7 Desember 2025

Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019-2024, Andi Ina Kartika Sari, bersama sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulawesi Selatan memberikan klarifikasi terkait pemanggilannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar.

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi yang akrab disapa Cicu, mengikuti kegiatan retret dan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah

Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid, mengungkap adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp240 miliar pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulsel.Hal tersebut disampaikan usai memimpin rapat konsultasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel di ruang rapat kantor sementara Komisi D DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin 13 April 2026.Kadir menjelaskan, besarnya SiLPA tersebut terjadi akibat sejumlah program pembangunan jalan yang direncanakan pada 2025 tidak berjalan optimal.Program tersebut kemudian dialihkan menjadi proyek multi years atau tahun jamak.“Awalnya program ini dirancang sebagai kegiatan single years pada 2025, namun karena dialihkan menjadi proyek multi years, maka sejumlah pekerjaan tidak terlaksana

Anggota Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nur Hasbiah Main, menyoroti belum optimalnya pemanfaatan aset daerah yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya fasilitas pendidikan dan pelatihan milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulsel.Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi A DPRD Sulsel bersama BPSDM Sulsel yang membahas evaluasi kinerja serta pemanfaatan aset daerah

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi PKS, Andi Syaifuddin Patahuddin, menyoroti rendahnya realisasi penerimaan pajak dari penggunaan alat berat, khususnya di sektor pertambangan.Ia menilai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut belum tergarap maksimal karena lemahnya pengawasan dan keterbatasan kewenangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).Menurutnya, pemerintah pusat sebenarnya telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menarik pajak alat berat