Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Mandeknya pembebasan lahan untuk waduk dan sungai menjadi alasan Pemerintah DKI Jakarta memangkas anggaran untuk mengendalikan banjir pada 2019.
Tim Anggaran Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui telah memangkas anggaran pembebasan lahan waduk dan sungai untuk pengendalian banjir tahun 2019 sebesar Rp500 miliar.
Alasannya, pemangkasan dilakukan karena defisit anggaran Pemerintah DKI Jakarta.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Juaini Yusuf, mengungkapkan pemerintah menganggarkan seluruhnya Rp 850 miliar untuk pembebasan waduk dan sungai pada tahun ini. Namun, yang terserap hingga November sebesar Rp 350 miliar.
“Yang belum terserap dipangkas karena ada efisiensi,” kata Juaini di sela rapat Komisi D, DPRD DKI, Senin,11 November 2019 lalu.
- Sebut Anies Tak Becus Kerja, Kang Dede: Sudah Hampir Habis Masa Jabatan, Banjir Masih Terjadi
- Anies Baswedan Optimis Sanggup Cegah Banjir, Chusnul: Warga Dibohongi Lagi
- Guntur Romli Kritik Cara Anies Selesaikan Banjir: Memperbanyak Omongan dan Mengerahkan Buzzer
- Bongkar Data Anies, Pansus DPRD DKI: Dia Sudah Tiga Tahun Tak Fokus Urus Banjir
- Anies Berhasil Atasi Banjir, Akademisi UI: Pemprov Sajikan Data Menyesatkan
Pemangkasan anggaran, kata Juaini, berdampak pada rencana pembebasan 118 bidang lahan di Kali Ciliwung. Dia menjanjikan, pembebasan lahan yang sekarang dibatalkan bakal diteruskan kembali tahun depan.
Sementara itu, rapat perencanaan anggaran antara Dinas SDA dengan Komisi D DPRD, menyepakati anggaran pembebasan lahan waduk dan kali tahun depan Rp600 miliar. Ini meningkat daripada yang diajukan sebesar Rp425 miliar.
“Akhirnya, dinaikkan menjadi Rp600 miliar tahun depan karena kami melaporkan ada pemangkasan anggaran pembebasan lahan tahun ini,” ujar Juaini.
Anggaran tahun depan, dia menuturkan, bakal dialokasikan untuk membebaskan lahan di Waduk Marunda, tambahan Waduk Brigif, Setu Babakan, Waduk Lebak Bulus, Waduk Pondong Rangon serta embung di Kamal dan Kebagusan.
Sedangkan, kali yang bakal dibebaskan berada di ruas Kali Ciliwung, Pesanggrahan dan Sunter. Menurut Juaini, pembatalan pembebasan lahan menghambat normalisasi Ciliwung yang bakal dilakukan Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane.
“Kalau belum dibayarkan, bagaimana mereka mau kerja. Susah,” tandasnya.
Mendapat Kritik
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mendapat kritik lantaran pemangkasan anggaran tersebut.
Anies dinilai tak punya niat untuk mengatasi banjir di ibu kota. Terlebih, Anies diketahui memangkas anggaran pembebasan lahan waduk dan sungai untuk pengendalian banjir tahun ini sebesar Rp 500 miliar.
Pengamat politik Ujang Komaruddin, mengatakan menangani banjir yang paling baik adalah sedia payung sebelum hujan. Menurut dia, jangan sudah kehujanan baru sedia payung.
“Persoalan banjir ibu kota itu kan soal tahunan. Sejatinya sudah bisa diatasi dan diantisipasi jauh-jauh hari. Jangan baru kejadian lalu kelabakan dan melakukan tindakan,” kata Ujang seperti dikutip jpnn, Rabu 1 Januari 2019 kemarin.
Ujang menilai, banjir merupakan persoalan serius tahunan di ibu kota Jakarta. Karena itu, Ujang menganggap sudah seharusnya perangkat dan semua kekuatan yang dimiliki Pemrov DKI sudah mengantisipasi sejak dini.
“Anggaran banjir juga harusnya tak dukurangi. Banjir merupakan persoalan pokok Jakarta. Harusnya anggaranya dinaikkan. Bukan malah dipotong hanya karena alasan defisit anggaran,” kata Ujang.
Dia juga menyoroti imbauan Anies kepada jajarannya dan warga terkait banjir hari ini. Menurut dia, imbauan bukan solusi bagi rakyat Jakarta.
“Bukan solusi mendasar dan bukan juga solusi untuk mangantisipasi agar tidak terjadi banjir,” kata Ujang.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.