Antisipasi Kemacetan, Rudy Minta Aparat Perbatasan Tak Sulitkan Masyarakat

Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin

Terkini.id, Makassar – Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin meminta aparat perbatasan tidak menyulitkan masyarakat pada saat penerapan pembatasan pergerakan lintas antar daerah pada hari Sabtu mendatang.

Menurutnya, metode pemeriksaan dokumen harus berlangsung mudah dan cepat sehingga tidak menimbulkan antrean kendaraan panjang yang memicu terjadinya kemacetan.

“Hari ini kita sosialisasikan, Insya Allah besok hingga lusa kita uji coba. Mudah-mudahan tidak ada kendala hingga penerapan di hari Sabtu nanti,” kata Rudy di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 8 Juli 2020.

Saat ini, Rudy mengatakan, Tim Tugas Penegakan Disiplin terus berkoordinasi dengan seluruh Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah).

“Kemarin saya juga menemui Pak Bupati Maros dan Pak Bupati Gowa terkait rencana penerapan Perwali yang nantinya tentu berdampak pada daerah tetangga kita,” tutur Rudy.

Menarik untuk Anda:

Rudy menekankan kepada aparat di perbatasan agar cukup melakukan pemeriksaan dokumen yang diperlukan, serta memperbanyak titik pemeriksaan sehingga antrian tidak panjang.

Menurutnya, rencana penerapan Peraturan Wali Kota Makassar nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Covid-19 merupakan strategi dalam mengendalikan Covid-19 dengan tetap mempertahankan denyut ekonomi masyarakat.

Olehnya itu, kelompok masyarakat yang bekerja di Kota Makassar diberi pengecualian, meskipun tetap akan dilakukan sampling random Rapid Test.

“Kita tidak ingin mentransfer penularan ke daerah, kita tidak hanya menangani Kota Makassar, tapi kita juga harus melindungi daerah sekitar,” ungkapnya.

Selain itu, Rudy menilai pemeriksaan sampel secara masif itu membuat pemerintah semakin mudah meminimalkan transmisi penularan.

“Jauh lebih baik dibanding fenomena gunung es, kelihatan angkanya kecil namun yang tidak terdeteksi jauh lebih banyak,” kata dia.

Saat ini, Rudy mengatakan yang dibutuhkan adalah edukasi ke masyarakat, dengan menggunakan semua pendekatan, baik formal maupun informal.

“Libatkan semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak-pihak yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Monev Triwulan II Dinas PU Makassar, Dewan Minta Prioritaskan Pengerjaan Jalan

Koalisi Pengemudi Daring Kembali Bakal Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor Gojek Makassar

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar