Muh Nasruddin

Muh Nasruddin

Bergabung sejak Februari 2016

lbh pers makassar
MAKASSAR 24 Jul 2026 , 17:58

LBH Pers Makassar Pertanyakan Kasus Kekerasan Jurnalis di Polda Sulsel

Tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar merupakan bagian dari Koalisi Advokasi Jurnalis (KAJ) Sulawesi Selatan mendatangi Kantor Ditreskrimum Polda Sulsel mempertanyakan perkembangan kasus dugaan kekerasan jurnalis LKBN ANTARA M Darwin Fatir yang dikhawatirkan mandek kembali usai perkara ini dilanjutkan."Hari ini kita ketemu sama penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel, Pak Haidar dan menyampaikan terkait dengan adanya keterangan status P18 dan P19.Tapi ternyata P19 itu sudah dari tanggal 26 Mei tahun 2026," ujar Koordinator Advokasi LBH Pers Makassar Sukrianto di Polda Sulsel, Makassar, Jumat
 
bahlil
MAKASSAR 18 Jul 2026 , 19:21

Bahlil Tegaskan Ilham Arif Sirajuddin Layak Pimpin Golkar Sulsel

Ilham Arif Sirajuddin (IAS) atau yang akrab disapa Aco dipastikan terpilih sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulsel yang digelar di Hotel Claro Makassar, Sabtu 18 Juli 2026.Aco menjadi colon tunggal pada Musda kali ini, setelah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memutuskan batal untuk maju mencalonkan diri sebagai calon ketua.Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengatakan IAS menjadi calon tunggal dalam Musda sehingga dinilai sebagai sosok yang layak memimpin Partai Golkar Sulsel."Saya mendorong siapa yang layak dan pantas memimpin Partai Golkar Sulsel
 
Komite adat
MAKASSAR 16 Jul 2026 , 12:16

Massa Komite Adat Seruduk Kantor DPRD Sulsel, Desak Pembentukan Pansus Hak Angket GMTD

Ratusan massa yang mengatasnamakan Komite Adat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Sementara DPRD Sulawesi Selatan, Jalan APPettarani, Kota Makassar, Kamis 16 Juli 2026.Mereka menuntut DPRD Sulsel segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk mengusut dugaan pelanggaran hukum dan indikasi korupsi dividen oleh PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).Dalam orasinya, Jendral lapangan aksi, Zubhan Ekafriansyah menegaskan bahwa langkah ini diambil menyusul tidak adanya kejelasan pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Februari lalu
 
Berikutnya