Bahas Iuran BPJS Kesehatan, DPR Panggil Asosiasi Pejabat Daerah

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Laporkan tulisan
Sumber: detik.com

Terkini.id, Jakarta – Perwakilan yang tergabung dalam sejumlah asosiasi pelayanan kesehatan di daerah, dipanggil oleh Komisi IX DPR RI untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) perihal kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Dilansir dari detik.com, rapat dihadiri oleh perwakilan dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), dan Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA).

Nihayatul Wafiroh selaku anggota Komisi IX DPR RI fraksi PKB memimpin rapat tersebut yang dimulai sekitar pukul 13.20 WIB.

“Kami mengundang Bapak/Ibu di Komisi IX untuk memberikan masukan-masukan yang akan menjadi bahan kita untuk diskusi lebih lanjut”, kata Nihayatul yang dikutip dari detik.com, Kamis, 16 Januari 2020.

Sebelumnya, sejak tanggal 1 Januari 2020, pemerintah telah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Menarik untuk Anda:

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada tanggal 24 Oktober 2019.

Naiknya tarif iuran BPJS Kesehatan yang sempat menjadi polemik, membuat banyak peserta tidak mampu lagi bertahan di kelas layananan saat ini, sehingga lebih memilih untuk turun kelas.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Implementasi Jalan Strategis,  Jawaban KLHK Untuk Selaraskan Pembangunan Infrastruktur dan Konservasi

Kecelakaan Beruntun di Jember, Menewaskan 5 Orang

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar