Hendak Diberlakukan! Urus SIM, STNK, SKCK Juga Harus Pakai BPJS, Warganet: Memeras Rakyat Dengan Gaya

Terkini.id, Jakarta – Tak hanya kebijkana jual beli tanah yang wajib menggunakan BPJS. Kini pemerintah juga hendak menetapkan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat untuk mengurus SIM, STNK, dan SKCK.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022.

Melalui Inpres itu, Jokowi meminta sekitar 30 kementerian atau lembaga mendorong optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional.

Baca Juga: Ketahui : 21 Penyakit dan Layanan Kesehatan yang Tidak Ditanggung...

Salah satu yang lembaga yang diminta untuk mendorong optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah Kepolisian RI.

Oeh karena itu, akhirnya muncul usulan kebijakan syarat keanggotaan BPJS bagi permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Baca Juga: Singgung Wacana Perubahan Iuran BPJS Kesehatan, Said Didu: Bubarkan Saja...

“Melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional,” demikian isi Instruksi Presiden dikutip dari laman Kompas pada Senin, 21 Februari 2022.

Melalui Inpres itu Presiden Jokowi juga meminta agar kepolisian melakukan penegakan hukum bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara yang belum melaksanakan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Dalam aturan tersebut juga disebutkan, proses pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli juga harus memiliki kartu keanggotaan BPJS Kesehatan.

Baca Juga: Singgung Wacana Perubahan Iuran BPJS Kesehatan, Said Didu: Bubarkan Saja...

Tak hanya itu, calon jemaah umrah dan haji khusus juga diwajiban menyantumkan syarat peserta aktif BPJS Kesehatan.

Hal ini tentu menimbulkan pro kontra dari berbagai kalangan. Sebagian masyarakat banyak yang merasa keberatan. Perasaan tersebut diwakili dengan beragam cuitan di media sosial salah satunya Twitter.

“Ini bentuk perampokan dan strategi penggarongan uang masyarakat untuk menghidupi pemerintah. Rakyat terang-terangan dirampok” tulis akun @LurahIstana.

“Memeras rakyat dengan gaya” ujar akun lainnya, @rifkiandono.

Bagikan