Banjir Kritik Perihal Kebijakan Protokol Kesehatan di Televisi, KPI Buka Suara: Maju Kena, Mundur Kena

Terkini.id, Jakarta – Belakangan kritikan atas KPI alias Komisi Penyiaran Indonesia sedang hangat diperbincangkan. Mulai dari publik figur seperti Nikita Mirzani, Deddy Corbuzier, hingga masyarakat umum pun turut memberikan kritik terhadap lembaga penyiaran tersebut.

Oleh karena itu, pada hari Sabtu 13 Februari 2021 kemarin, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Agung Suprio, akhirnya buka suara.

Dilansir dari detik.com, pertama-tama Agung menyampaikan terima kasih atas respons masyarakat terkait kebijakan protokol kesehatan di televisi.

Baca Juga: Ngefans Berat, Nikita Mirzani Ingin Punya Anak dari Dimas Beck...

Pada dasarnya, ia mengatakan bahwa kebijakan yang diambil KPI merupakan bentuk dukungan atas usaha pemerintah dalam menanggulangi pandemi di negeri ini.

Agung menuturkan kebijakan ini juga merupakan bentuk kontribusi KPI sebagai regulator penyiaran dalam usaha bersama seluruh komponen anak bangsa menekan laju penyebaran virus yang hingga saat ini telah tembus di angka satu juta penduduk yang terinfeksi.

Baca Juga: Wali Kota Makassar Minta Media Lebih Aktif Mengkritik dan Memberi...

Hal tersebut disampaikan Agung sebagai jawaban atas kritikan serta masukan publik terhadap kebijakan protokol kesehatan di lembaga penyiaran yang ditetapkan KPI.

Dia mengakui bahwa kebijakan KPI dalam melibatkan lembaga penyiaran terkait kampanye penanggulangan laju COVID-19 melalui penerapan protokol kesehatan sejak awal telah menuai pro dan kontra.

Namun, KPI dan Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 menyadari bahwa posisi lembaga penyiaran memang sangat vital sebagai media pencegahan.

Baca Juga: Pengakuan Mantan Polisi Jadi Teroris, Beber Rencana Pemboman Istana Negara...

Pertama, lanjutnya, karena alasan jangkauan siaran televisi dan radio yang hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Kedua, karena sosok figur publik yang menjadi pengisi acara di televisi dan radio.

Agung kembali menjelaskan bahwa Satgas COVID-19 dan KPI sangat menyadari kkepopuleran dan kekuatan para pesohor tanah air pada pengikut-pengikutnya.

Maka dari itu, lanjutnya, dari merekalah pesan protokol itu diharapkan dapat tersampaikan, sekaligus memberi contoh bagi publik atas ketaatan mereka mematuhi protokol kesehatan.

Kendati demikian, KPI mengaku bahwa mereka juga sangat menyadari adanya kesulitan yang dirasakan dalam pengimplementasian kebijakan ini.

“Termasuk adanya kesan bias atas kebijakan tersebut pada program-program yang lain. Di satu sisi, untuk produksi sinetron, KPI telah meminta agar dilakukan penyesuaian dalam pembuatan adegan,” ujar Agung.

Menurutnya, dalam konteks penerapan protokol kesehatan, ada otoritas Satgas COVID-19 yang lebih memahami kondisi terkini dan kondisi darurat yang harus ditanggulangi.

Dalam rapat koordinasi antara KPI, Satgas COVID-19, dan lembaga penyiaran, ia mengutarakan penegakan protokol kesehatan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan pada pelaku industri penyiaran.

“Penggunaan masker, misalnya, adalah sebuah kebijakan yang didasari pada kajian dari Satgas COVID-19. Masker ini tidak dapat digantikan dengan hanya menggunakan face shield sebagai pelindung wajah belaka. Jika memang hendak mengenakan face shield, harus dilengkapi dengan pemakaian masker.

“Selain merupakan usaha untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 pada lokasi pengambilan gambar, juga menjadi bentuk edukasi kepada publik untuk tetap disiplin mengenakan masker saat berinteraksi dengan orang lain,” paparnya panjang lebar.

Agung menjelaskan bahwa adanya tuntutan untuk memberikan kelonggaran atas protokol kesehatan di televisi dan radio justru akan menjadikan penyiaran semakin asing dari khalayaknya sendiri.

Saat pengetatan dan pembatasan sosial kembali ditingkatkan lewat aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tentu tidak ada alasan untuk mengendurkannya pada tampilan televisi.

Agung juga menegaskan bahwa KPI tentu sangat terbuka dengan adanya masukan dan kritik dari masyarakat.

Termasuk tuntutan perlakuan yang adil pada seluruh program siaran di televisi dan radio, seperti yang dikeluhkan artis Nikita Mirzani dan Deddy Corbuzier sebelumnya.

“Kami menyadari di tengah imbauan masyarakat untuk beraktivitas dari rumah, siaran televisi menjadi salah satu alternatif hiburan banyak dinikmati masyarakat. Tayangan berkualitas harus terjaga bahkan harus ditingkatkan dan terus meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang timbul,” ucapnya.

Dia menekankan bahwa KPI saat ini yerus mencari solusi terbaik dan adil untuk pengutamaan protokol kesehatan di televisi.

Ketika tayangan TV terlihat mengabaikan protokol kesehatan, lanjutnya, tentu KPI dituding melakukan pembiaran, tetapi saat melakukan penegakan kebijakan protokol kesehatan KPI juga mendapatkan kritik. Istilahnya, “maju mundur kena”.

Sebagai lembaga yang merupakan representasi publik, KPI mengaku sangat siap dan menjadikan kritik sebagai masukan sambil mencari solusi yang baik agar semua pihak menjadi nyaman, aman, dan tenang di rumah hingga pandemi ini terkendali dan teratasi.

KPI mengatakan kritik adalah bukti bahwa masyarakat peduli dan selalu memberikan koreksi karena menginginkan tayangan berkualitas.

“KPI akan segera berkoordinasi dengan segenap pemangku kepentingan penyiaran serta Satgas COVID-19 untuk mengambil langkah paling baik. Kami tetap berkeyakinan, kiprah televisi dan radio sangat besar dalam menjaga bangsa ini dari pandemi.

“Baik itu lewat sosialisasi dan literasi COVID-19 maupun lewat program siaran yang mengedukasi secara langsung ataupun tidak agar masyarakat ikut serta berperan aktif menuntaskan pandemi di negeri ini,” tutup Agung.

Sponsored by adnow
Bagikan