Terkini.id, Jakarta – Direktur Sinergi Data Indonesia Barkah Pattimahu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil sikap tegas terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Menurut Barkah, Jokowi harus segera mengeluarkan statement tegas untuk menolak wacana penundaan tersebut.
“Presiden Jokowi harus mengeluarkan statement tegas menolak penundaan dan mendorong KPU tetap menjalankan tahapan setelah beberapa waktu kemarin sudah ditetapkannya waktu Pemilu 2024,” ujarnya, seperti yang dikutip dari Detikcom. Minggu, 27 Februari 2022.
Hal itu dipikirkan Barkah untuk menghindari persepsi bahwa Presiden Jokowi akan ikut serta dalam skenario penundaan. Jokowi, menurut Barkah, harus menjaga kehormatannya.
“Presiden Jokowi harus menjaga kehormatannya, Presiden jangan sampai dinilai tidak taat terhadap konstitusi karena ada hasrat untuk terus berkuasa,” ujar Barkah.
- KPU Makassar Tetapkan DPT Pemilu 2024: Transparansi Data Pemilih Jadi Prioritas
- Bawaslu Makassar Buka Pendaftaran PTPS: Tantangan dan Peluang di Balik Pemilu Serentak
- Ketua KPU RI Sebut Caleg Terpilih Tidak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada
- KPU Tetapkan 40 Calon Terpilih Anggota DPRD Jeneponto Pemilu 2024, ini Namanya
- Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024 di Sulsel Capai Target Nasional
Menurut Barkah, semua warisan Jokowi akan hilang karena membiarkan pilkada ditunda dianggap anti reformasi.
Sebab, menurut Barkah, hal itu berisiko merusak tatanan demokrasi berdasarkan konstitusi, yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Alasan ekonomi yang dikemukakan elite parpol dan menteri tidak tepat, bahkan sebaliknya akan menurunkan kepercayaan pasar. Kita sendiri punya pengalaman berhasil melaksanakan pemilukada di kala COVID yang kala itu masih berada pada level yang tinggi dan ekonomi kita terkontraksi,” tutur Barkah.
“Sekali lagi Presiden harus terus menjaga momentum kepercayaan publik dengan tegas menolak wacana elite tentang penundaan Pemilu Presiden,” ujarnya.
Seperti diketahui, aspirasi perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi kembali mencuat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberi usul agar Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun. Ketum PAN Zulkifli Hasan juga setuju Pemilu 2024 ditunda.
Jika ditunda, berarti tidak ada transisi kepemimpinan, yang akhirnya bermuara pada perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
