Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP merancang visi misinya yang kemudian bernama Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN).
Rancangan program ini diperuntukkan 10 tahun ke depan atau hingga 2035. Mereka menawarkan Paten sebagai salah satu visi misi dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang.
“Dalam Paten itu ditekankan periode krusial Indonesia adalah 2025-2035, di mana bonus demografi kami ini 191 juta penduduk,” kata Ketua Umum Golkar, Airlangga di sela penyampaian visi misi KIB, di Hotel Shangri-la, Surabaya, Minggu, 14 Agustus 2022, dilansir dari CNN Indonesia.
Airlangga mengatakan visi misi itu akan diterapkan jika KIB memenangkan Pilpres 2024. Nantinya, PATEN akan dijalankan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.
“Nah kami harus mengakselerasi ekonomi agar kita mencapai kesejahteraan dari sekarang income perkapita kita 4 ribu menjadi 12 ribu,” ujar Airlangga.
- Hary Tanoesudibjo Angkat Bicara Soal Dirinya yang Dianggap Bisa Jadi Penghubung Koalisi Besar
- Zulhas Respon Isu PKS dan Gerindra Rujuk, Sebut KIB Bisa Tambah Personil
- Elektabilitas Airlangga Hartarto Melejit di KIB, Berpeluang jadi Capres?
- Soeharso Monoarfa Dicopot, PPP Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Jalan Terus
- KIB Luncurkan Visi Misi, Pengamat Apresiasi karena Bermain Ide dan Gagasan
Airlangga menjelaskan bahwa KIB tak ingin Indonesia terjebak dalam kategori negara middle income trap.
Oleh karena itu, Koalisinya merumuskan Paten guna mengakselerasi peningkatan perekonomian.
“Kalau pada waktu itu kita belum sejahtera maka kita menjadi tua dan tidak keluar dari middle income trap, yang ada seperti di Korea Selatan,” jelasnya.
Sementara, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan ingin mengakhiri politik identitas yang secara nyata telah memecah belah persatuan bangsa.
Menurut Zulhas, politik identitas tersebut diharapkan bisa diakhiri dengan terbentuknya KIB.
“Dua kali pilpres, pembelahan sampai ke rusuk. Itu yang harus kita akhiri kalau kita ingin menjadi negara maju,” terang Zulhas.
Zulhas juga mengajak partai-partai untuk melakukan evaluasi terhadap demokrasi yang berjalan selama ini. Menurutnya, sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia, akhir-akhir ini cenderung transaksional.
“Padahal demokrasi transaksional akan menghasilkan kesenjangan, kegaduhan, distrust, dan sebagainya. Maka dari itu harus diluruskan,” tuturnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.