Berbagai Alasan Ilham Oetama Saat Memberhentikan Dr Terawan dari IDI

Terkini.id, Jakarta – Ilham Oetama resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia Periode 2014-2019.

Itu setelah putusan Mahkamah Agung yang menegaskan keputusan Presiden Jokowi terkait pemberhentian Ilham Oetama.

Pemberhentian Ilham Oetama dari Konsil Kedokteran Indonesia menjadi perbincangan banyak orang, lantaran Ilham dikenal salah satu orang yang getol mempersoalkan Metode ‘Cuci Otak’ dokter Terawan.

Baca Juga: Dahlan Iskan Bela Vaksin Nusantara yang Dituding Berbahaya: Bukan Urusan...

Seperti diketahui, Dokter Terawan yang kini menjadi menteri kesehatan, sebelumnya diberhentikan keanggotaannya dari PB IDI yang diketuai oleh Ilham Oetama.

Saat itu, Dokter Terawan mendapat sambutan dan testimoni banyak tokoh tentang kesuksesan metode Digital Subtraction Angiongraphy (DSA) atau cuci otak.

Baca Juga: Ada Rumah Sakit Nakal yang Sengaja Buat Pasien Positif Corona...

Lalu, PB IDI menyatakan bahwa metori DSA tersebut belum teruji secara klinis.

Ilham Oetama Marsis mengungkapkan, setiap teknologi dan metode pengobatan harus melalui pembuktian uji klinis.

Saat itu, April 2018 lalu, Ilham mengungkapkan meskipun metode pengobatan Dokter Terawan telah teruji secara akademis, namun tetap harus diuji secara klinis dan praktis.

Baca Juga: Begini Panduan New Normal dari Menkes, Atur Cara Pakai Helm...

Ilham mengkritik, bahwa Terapi “cuci otak” dengan DSA yang dilakukan Terawan bisa saja menghilangkan penyumbatan di otak yang menjadi penyebab stroke.

Namun, Terawan mestinya bisa membatasi diri dan tidak mengaplikasikan metode pengobatan tersebut yang belum teruji secara klinis.

“Kalau seandainya prosedur ini dilalui dengan baik, kami akan bangga kepada dokter Terawan karena melakukan pemikiran out of the box dan bermanfaat buat masyarakat,” kata Marsis.

Sempat Tunda Sanksi

Seperti diketahui, kala itu surat rekomendasi pemberhentian Dokter Terawan dari IDI beredar luas. Padahal, itu sifatnya rahasia.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran sempat memberi rekomendasi sanksi atas pelanggaran etik berat yang dilakukan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Mayjen TNI Terawan Agus Putranto.

Terawan dianggap melanggar Pasal 4 dan Pasal 6 Kode Etik Kedokteran Indonesia. “Seorang dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri,” demikian bunyi Pasal 4 Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Sementara Pasal 6 Kode Etik Kedokteran Indonesia berbunyi, “Setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.”

Namun, saat melakukan konferensi pers pada 9 April 2019 lalu, IDI menyatakan menunda pemberian sanksi untuk dokter Terawan.

Sponsored by adnow
Bagikan