Beri Jaminan Sosial untuk non-ASN, Pemkab Pinrang Dapat Penghargaan BPJS-TK

Terkini.id, Makassar – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pinrang mendapatkan penghargaan atas kepesertaan Non-Aparatur Sipil Negara dari BPJS Ketenagakerjaan.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan disaksikan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Makassar, Asri Basir.

Penghargaan tersebut diserahkan di Halaman Kantor Bupati Pinrang Bertepatan dengan hari ulang-tahun pinrang ke 59 Pemerintah Kabupaten Pinrang selasa 19 Februari 2019.

Gubernur Sulawesi Selatan mengatakan, ini merupakan bentuk apresiasi atas capaian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.

Usai memberikan penghargaan dalam momentum perayaan HUT ke-59 Pinrang di Halaman Kantor Bupati, Jl Bintang No 1, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Selasa 19/2/2019) Bupati Pinrang Dr H Andi Aslam Patonangi hadir langsung menerima penghargaan tersebut.

Ia pun mengucapkan terima kasih tak terhingga atas penghargaan yang telah diberikan.

“Semoga ini bisa menjadi stimulus bagi kami agar bekerja lebih maksimal untuk masyarakat,” ucap Aslam.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar Asri Basir Mengatakan Kabupaten Pinrang tercatat sebagai instansi pertama yang memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Non Aparatur Sipil Negara lingkup Kabupaten Pinrang, tentu kami sangat berterima kasih atas keseriusan dan konsitensi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten pinrang dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja di Kabupaten Pinrang khususnya Non ASN

“Kabupaten pinrang tercatat sebagai yang Pertama memberikan perlindungan sosial untuk tenaga kerja Non ASN, tentu kami sangat berterima kasih dengan memberikan Penghargaan ini,”

Untuk diketahui, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) memberikan jaminan untuk melindungi pekerja non-Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

PP 49 tahun 2018 yang baru disahkan pemerintah ini menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial bagi PPPK dan Non ASN dilaksanakan sesuai sistem jaminan sosial nasional (SJSN).

Sesuai UU, SJSN dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Berita Terkait
Komentar
Terkini