BPN: Jokowi Gagal Hadirkan Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Rakyat

Pojok Jubir 'Kemanakah Keadilan Hukum di Negeri Ini?' di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019).

Terkini.id,Jakarta – Hukum harusnya menjadi panglima di negeri ini. Tanpa hukum, ketertiban dan keadilan mustahil tercipta. Maka itu, seorang pemimpin harusnya menjunjung tinggi hukum dalam menjalankan kekuasaannya.

Juru Bicara Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean mengatakan, di era pemerintahan Joko Widodo, hukum tak lagi menjadi panglima. Di era ini, hukum justru menjadi alat kekuasaan untuk memenjarakan rakyat.

“Kenapa sekarang isu ketidakadilan muncul? Penyebabnya ternyata hukum sekarang tidak lagi dipergunakan untuk mengatur supaya baik. Tapi rezim ini menggunakan hukum untuk memenjarakan rakyat, dimanfaatkan untuk mengunci mulut-mulut orang yang kritis kepada kekuasaan,” kata Ferdinand dalam acara Pojok Jubir ‘Kemanakah Keadilan Hukum di Negeri Ini?’ di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Senin 4 Februari 2019.

Tak hanya digunakan untuk memenjarakan sosok yang kritis terhadap kekuasaan, Ferdinand mengatakan, rezim ini juga menjadikan hukum sebagai alat untuk melindungi kawan.

“Kita lihat ada ketum parpol yang sudah dapat gelar tersangka atas tuduhan mengancam. Kasus itu bergulir dan kemudian lenyap setelah yang bersangkutan mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi. Inilah yang kita duga bagian dari obstruction of justice,” imbuh Ferdinand dalam release yang dilayangkan ke redaksi Terkini.ID.

Baca juga:

Tim Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Hendarsam Marantoko, menuturkan hal serupa.

Menurut Hendarsam, rezim Jokowi gagal menghadirkan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi rakyat. Buntutnya, mucul banyak kasus persekusi terhadap masyarakat atau tokoh yang kritis terhadap penguasa.

“Kami mencatat, selama empat tahun Jokowi memerintah, ada lebih dari 70 kasus persekusi terjadi. Saat kita laporkan kasus itu, sampai saat ini tidak ada yang naik ke pengadilan,” kata Hendarsam.

Komentar

Rekomendasi

Legislator Makassar Minta Pemerintah Fokus Benahi Bansos

Cara Anggota DPR RI AMI Support Anak-anak di YKAKI di Tengah Pandemi

Anggota DPR RI AMI Bagi 100 Paket Asupan Gizi Tambahan ke Ibu Hamil

Dinas PU Makassar Paparkan Pengalihan Anggaran Penanganan Covid-19 ke DPRD

RMS Salurkan APD ke Lima DPD Nasdem di Sulsel, Apa Saja?

Partai Gelora Bantu Warga Jalani PSBB dengan Paket Sembako

Hardiknas Saat Pandemi, Andi Rachmatika Dewi: Momentum Mengajarkan Banyak Hal

Komisi D DPRD Makassar Usulkan Relaksasi Cicilan Bagi ASN Non Eselon

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar