Breaking News: Kemenkumham Tolak Pengesahan Demokrat versi Moeldoko

Terkini.id, Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM akhirnya menolak permohonan pengesahan Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang beberapa waktu lalu.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonganan Laoly mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan dari dokumen fisik ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi.

“Dengan dmikian pemerintah menyatakan bahwa pengesahan KLB Deliserdang ditolak,” ujarnya saat jumpa pers secara virtual, Rabu 31 Maret 2021 dikutip dari Okezone.

Yasonna beralasan, ada argumen tentang anggaran dasar tersebut yang disampaikan pihak KLB Deliserdang. Kemkumham tidak berwenang menilainya karena menjadi ranah pengadilan.

“Jika KB Deliserdang merasa tidak sesuai UU partai politik silahkan digugat. sejak awal kami sampaikan pemerintah bertindak objektif trasnparan dalam memberikan keputusan dalam masalah partai politik ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, kubu AHY telah mendatangi kantor kemenkumham untuk melaporkan kegiatan KLB PD di Sibolangit, Sumatera Utara.

Saat itu, AHY menyatakan menolak pelaksanaan KLB karena berbagai pertimbangan salah satunya karena peserta KLB bukan dari pengurus PD yang memiliki suara sah dan tak sesuai dengan AD/ART partai. Bahkan kubu AHY menganggap KLB dan kepengurusan Moeldoko abal-abal.