Terkini.id, Jakarta – Sejumlah DPC Partai Demokrat Jawa Timur mengeluhkan bahwa kepemimpinan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY tidak demokratis, padahal selama ini sering menyuarakan pentingnya kepemimpinan demokratis.
Menjelang persidangan gugatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko pada Menkumham RI Yasona Laoly, Partai Demokrat mempertanyakan kredibilitas pengacara Rusdiansyah MH yang mewakili pihak KSP
Sejumlah kalangan mendesak Moeldoko mundur sebagai Kepala Staf Presiden usai menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Demokrat di Deli Serdang. Hal itu dinilai
Pendakwah berdarah Melayu, Tengku Zulkarnain menanggapi perihal kabar ditolaknya permohonan pengesahan pihak KLB Demokrat di Deli Serdang oleh Kemenkumham. Tengku Zul kemudian mengusulkan pihak
Partai Demokrat Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar syukuran terkait pemerintah menolak mengesahkan KLB Demokrat kubu Moeldoko di Deli Serdang. Para kader menggelar syukuran di rumah
Kubu Moeldoko harus menghadapi gelombang baru di mana Razman Arif Nasution menyatakan mundur dari jabatan Ketua Advokasi dan Hukum DPP Demokrat kubu Moeldoko. Razman
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digagas oleh Moeldoko sebagai Ketua Umum KLB.
Polemik dualisme kepemimpinan Partai Demokrat akhirnya menemukan titik terang usai banyaknya perdebatan yang terjadi antara kedua sisi. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly akhirnya
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digagas oleh Moeldoko sebagai Ketua Umum KLB. Penolakan hasil
Mitra Terkini
