Terkini.id, Jakarta – Akademisi Universitas Indonesia (UI), Ade Armando menganalisis bahwa alasan Moeldoko menjadi mengkudeta kepemimpinan Partai Demokrat bukan untuk menjadi calon presiden (Capres) di Pemilu 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan dosen Ilmu Komunikasi UI tersebut lewat tayangan videonya yang tayang di kanal Youtube Cokro TV, seperti dilihat pada Selasa 9 Maret 2021.
Dalam tayangan videonya tersebut, Ade Armando awalnya meyakini bahwa Moeldoko bukan aktor tunggal di balik kudeta Partai Demokrat.
“Tapi hampir pasti juga, Moeldoko bukanlah aktor tunggal. Analisis bahwa ini kerjaan Moeldoko sendirian untuk memenuhi ambisinya sebagai Capres 2024, rasanya sih lemah. Saya yakin, Moeldoko tahu dukungan rakyat terhadapnya rendah,” ungkapnya.
Oleh karenanya, ia menilai asumsi yang menyebut Moeldoko hendak menjadi Calon Presiden dengan mengkudeta partai berlambang Mercy itu bisa dipastikan tidak benar.
- Moeldoko Sebut Adanya Motif Politik di Balik Pernyataan Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo
- Reshuffle Kabinet Hari Ini, Beredar Kabar Syahrul YL Digantikan Moeldoko
- Upaya Melawan Moeldoko CS, Demokrat Sulsel Ajukan Perlindungan Hukum
- KUHP Baru Resmi Diundangkan Oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno
- Begini Komentar Moeldoko Terkait Kekejian TPNPB-OPM Bunuh Warga Tak Berdosa
“Jadi, kalau pengambilalihan Demokrat dilakukan untuk meniti peluang jadi presiden, rasanya seperti pungguk merindukan bulan,” kata Ade Armando.
Menurutnya, Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat untuk kepentingan lain yang lebih luas dan bersifat nonpersonal.
Salah satunya, kata Ade, yakni untuk mengontrol partai supaya selaras dengan pihak-pihak yang merancang pergantian kekuasaan.
“Karena Partai Demokrat mungkin sekali menjadi batu sandungan bagi sebuah skenario yang sudah dirancang dua partai besar, yaitu PDIP dan Gerindra,” tuturnya.
Ade menjelaskan, saat ini Prabowo Subianto dan Puan Maharani menjadi pasangan paling potensial pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Namun, keduanya bisa saja gagal seandainya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ikut dalam persaingan tersebut.
Pasalnya, menurut Ade, selain PKS, Partai Demokrat kemungkinan bakal mendukung Anies untuk memenangkan kontestasi tersebut. Maka, untuk mencegah hal itu terjadi Partai Demokrat perlu dikudeta dan diarahkan untuk berpihak pada suara-suara pemerintah.
“Bila PKS dan Demokrat bergabung, sangat mungkin mereka menarik partai-partai lain di luar duet PDIP-Gerindra. Jadi, pimpinan Demokrat diganti. Bukan untuk memperlemah, melainkan untuk mengubah haluan di pemilihan 2024,” ujar Ade Armando.
Mengutip Hops.id, tujuan lain Moeldoko mengambil alih demokrat menurut Ade lantaran saat ini tengah berkembang analisis lain yakni Partai Demokrat perlu dikudeta supaya mereka bersedia setuju dengan rencana amandemen UUD 45 terkait masa jabatan presiden yang menjadi tiga periode.
“Wacana penambahan masa jabatan presiden sampai tiga periode ini sudah banyak dilontarkan oleh berbagai parpol. Masalahnya Partai Demokrat tidak termasuk dalam kelompok pendukung amandemen UUD 45 ini,” jelasnya.
Oleh karena itu, kata Ade Armando, kemungkinan kepemimpinan Partai Demokrat harus diganti oleh Moeldoko untuk memuluskan rencana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tersebut.
“Karena itu, menurut analisis ini, pimpinan Partai Demokrat harus diganti. Mungkinkah ini penjelasannya? Mungkin saja,” ujarnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
