Buntut dari Izin ACT Dicabut, FPI Tantang Pemerintah: Cek Semua Lembaga di Bawah Kemensos!

Terkini.id, Jakarta – Buntut dari izin ACT dicabut, kini pemerintah mendapatkan tantangan baru untuk mengecek semua lembaga di bawah Kemensos.

Tantangan tersebut disampaikan pihak FPI melalui Ketua Bidang Advokasi DPP FPI, yaitu Aziz Yanuar.

Pihak FPI meminta agar pemerintah tidak hanya tegas terhadap lembaga kemanusiaan ACT saja, melainkan juga kepada lembaga pemerintah.

Baca Juga: Akun Manowar Sindir Habib Rizieq: Jelang Pilpres 2024, Pedagang Agama...

“Dan ini jadi momen harusnnya cek semua yang di bawah Kemensos (jangan cuma) ACT ini. Cek semua dan audit semua,” kata Aziz sebagaimana dikutip Warta Ekonomi Kamis 7 Juli 2022.

Aziz Yanuar menyampaikan bahwa masih bayak lembaga kemanusiaan di bawah Kemensos yang diduga pengelolaan dananya bermasalah.

Baca Juga: Kasus Irjen Ferdy Sambo Dikaitkan Peristiwa KM50, Denny Siregar: Gak...

Hal itu seperti lembaga kemanusiaan yang dikelola beberapa media televisi dan sejumlah lembaga penggalangan dana seperti di supermarket.

“Banyak lembaga juga yang kelola (dana umat) hal ini misal seperti yang digalang beberapa Media Tv dan mini market. Sama itu juga di bawah Kemensos,” ujarnya.

Diwartakan bahwa dari hasil klarifikasi, Presiden ACT lbnu Khajar mengatakan bahwa menggunakan rata-rata 13,7% dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan.

Baca Juga: Kasus Irjen Ferdy Sambo Dikaitkan Peristiwa KM50, Denny Siregar: Gak...

Angka 13,7% tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10%.

Sementara itu, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul.

Diwartakan pula bahwa pencabutan izin Aksi Cepat Tanggap atau ACT oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial sebagaimana Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

Bagikan