Terkini.id, Jakarta – Pemerintah memberikan pendapatnya terkait cost over run alias pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Wahyu Utomo selaku Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan soal bengkaknya biaya proyek kereta cepat, China minta agar Indonesia menanggungnya lewat APBN.
Lebih lanjut lagi, Wahyu Utomo berujar bahwa hingga saat ini pemerintah masih membahas masalah bengkaknya biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Diketahui bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini bekerja sama dengan China Development Bank (CDB).
“Beberapa waktu lalu disampaikan adanya cost over run. Tentang cost of run ini setahu saya masih dibahas. Karena ada permintaan cost over run ini agar dicover oleh pemerintah Indonesia,” ujar Wahyu Utomo dalam jumpa wartawan, dikutip dari cnbcindonesia.com, Kamis 28 Juli 2022.
- Said Didu Sorot Permintaan Jokowi ke China Terkait IKN hingga Singgung Kereta Cepat
- Dubes China, Lu Kang Sebut Kecelakaan Proyek Kereta Cepat Adalah Sebuah Tragedi
- Testing Kereta Cepat Jakarta Bandung, Waktu Tempuh Dari 200 Menit Kini Jadi 40 Menit
- Ungkit Janji Jokowi Tak Gunakan APBN untuk Bangun Kereta Cepat, Politisi Demokrat Beri Sindiran Menohok
- Bengkaknya Biaya Kereta Cepat, Gerindra: Jangan Manja Minta Dana APBN
Untuk saat ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih terus membicarakan tanggungan biaya bengkaknya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Terkait hal ini, teman-teman dari Kemenkeu baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kita untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost over run,” tutur Wahyu Utomo.
Kemenko Perekonomian dan Kementerian Kemaritiman akan terus mengawasi pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Jadi, memang kereta cepat pernah kami tinjau dan lihat, konstruksinya sebagian besar selesai. Mungkin sekarang yang sedang dikerjakan adalah di deponya. Stasiun-stasiun juga sudah mulai dikerjakan,” kata Wahyu Utomo.
Pemerintah juga yakin jika kereta cepat Jakarta-Bandung akan dapat dioperasikan pada tahun 2023 mendatang.
“Tapi kami yakin, komitmen dari pemerintah Indonesia, bahwa kereta cepat ini harus segera dioperasikan. Mudah-mudahan di tahun 2023 (bisa dioperasikan),” ungkap Wahyu Utomo.
Janji Presiden Jokowi untuk tidak memakai dana APBN di proyek kereta cepat ini akan direvisi.
Pemerintah dan DPR sepakat untuk menggunakan dana APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
