Masuk

Bengkaknya Biaya Kereta Cepat, Gerindra: Jangan Manja Minta Dana APBN

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Kamrussamad selaku anggota Komisi XI DPR asal Partai Gerindra menasehati pemerintah agar tidak langsung menuruti permintaan China untuk menutupi bengkaknya biaya kereta cepat China.

Diketahui bengkaknya biaya kereta cepat Jakarta-Bandung yang bekerja sama dengan China Development Bank (CDB) ini bernilai hingga US$1,9 miliar, atau setara dengan Rp27 triliun.

Politikus Gerindra juga meminta penjelasan dari BUMN terkait bengkaknya biaya kereta cepat tersebut.

Baca Juga: Testing Kereta Cepat Jakarta Bandung, Waktu Tempuh Dari 200 Menit Kini Jadi 40 Menit

Ia juga berpendapat pemerintah tidak bisa langsung memakai APBN untuk menutupi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini.

“Kalau saat ini biaya proyek membengkak, dari Rp84 triliun menjadi Rp113 triliun, BUMN yang terkait harus bisa menjelaskan. Jangan manja tiba-tiba meminta dana APBN,” ujar Kamrussamad, dikutip dari inilah.com, Jumat 29 Juli 2022.

Selain itu, Kamrussamad mengatakan pemerintah harus bijaksana dalam menyusun APBN di tengah ancaman krisis pangan global dan krisis energi.

Baca Juga: Politikus Gerindra Sebut Anies Baswedan Tidak Becus Urus Banjir Jakarta

“Situasi sekarang, APBN diutamakan sebagai penyangga dari ancaman inflasi global, krisis energi, dan krisis pangan. Sehingga, harus hati-hati kalau akan menggunakan APBN untuk menangani proyek ini,” tutur Kamrussamad.

Kamrussamad membeberkan bahwa sebenarnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini sudah tidak beres dari awal.

“Kita harus kembali kepada kesepakatan awal skema proyek ini, yaitu business to business (BtoB). Artinya, murni BUMN dan tidak ada biaya sepeser pun dari APBN. Saat itu, pemerintah juga diyakinkan tidak perlu memberikan jaminan apapun bila di kemudian hari bermasalah,” ucap Kamrussamad.

Diketahui berbagai macam masalah timbul dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini, diantaranya adalah perubahan skema dan masalah konstruksi.

Baca Juga: Pasca Tragedi Kanjuruhan Anggaran Gas Air Mata Disorot Hampir Rp 20 Miliar ‘Duit Rakyat Buat Bunuh Rakyat’?

Kamrussamad menilai proyek ini tidak disertai studi kelayakan yang mumpuni.

“Sebaiknya dalam pembuatan studi kelayakan sebuah proyek besar, dilakukan konsultan yang teruji sesuai bidang proyeknya. Jadi, seluruh aspek sudah diperhitungkan dengan matang. Termasuk mitigasi resiko jika terjadi fraud, ataupun faktor eksternal,” imbuh Kamrussamad.

Kamrussamad memprediksi bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini dapat menjadi sebuah jebakan untuk APBN.

“Kalau kondisinya seperti sekarang, tidak ada persiapan yang matang, proyek nasional ini bisa jadi jebakan bagi APBN,” pungkas Kamrussamad.

Sebagai informasi, cost overrun atau bengkaknya anggaran proyek kereta cepat bernilai US$1,9 miliar ini membuat bank pembangunan China atau China Development Bank (CDB) meminta dana dari pemerintah melalui APBN.

Pembengkakan biaya proyek cepat China yang tadinya berjumlah US$8 miliar atau setara Rp 114,24 triliun, sekarang bertambah US$1,9 miliar dari rencana awal sebesar US$6,07 miliar atau setara Rp86,5 triliun.