Covid-19 Meledak karena Inkonsistensi Pemerintah, Indonesia Bisa seperti India

Terkini.id, Jakarta – Inisiator Lapor Covid-19, Ahmad Arif mengungkapkan bahwa penanganan pandemi virus corona yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih belum optimal.

Dia juga mengungkapkan bahwa lonjakan kasus positif virus corona (Covid-19) terjadi lantaran pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan.

Menurut Ahmad Arif, sejumlah kementerian seringkali membangun narasi yang berbeda bahkan bertolak belakang dalam penanganan pandemi Covid-19.

Baca Juga: Boleh Gak Berhubungan Seks dengan Pasangan dalam Masa Pandemi Corona?

“Situasi saat ini adalah cermin dari inkonsistensi kebijakan pandemi yang dilakukan pemerintah. Misal satu kementerian mempromosikan pembatasan dan protokol kesehatan, tapi kementerian lain mendorong mobilitas,” kata Arif dalam Konferensi Pers ‘Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi’ dalam YouTube, Minggu 20 Juni 2021.

Pemerintah, menurut Arif, juga gagal mendistribusikan jaring pengaman sosial seperti bantuan sosial (bansos) pada masyarakat. Alhasil, masyarakat tetap bekerja di luar rumah karena tak memiliki pemasukan meski risiko terkena Covid-19.

Baca Juga: Disangsikan Dunia, China Klaim Vaksin Buatannya Masih Efektif Lawan Varian...

“Kegagalan bangsa dalam memberikan jaring pengaman sosial membuat sebagian orang tetap bekerja di luar rumah dengan penuh risiko,” ujar dia lagi.

Sementara itu, Relawan LaporCovid-19 Windyah Lestari mengungkapkan, situasi pandemi yang mengkhawatirkan saat ini akibat dari komunikasi risiko pemerintah dengan masyarakat yang keliru.

Menurutnya, masyarakat dihadapkan dengan pandemi Covid-19 tanpa arah kebijakan yang jelas dari pemerintah. Masyarakat jadi tak punya sense of crisis sehingga mengabaikan protokol kesehatan.

Baca Juga: Terlepas PPKM Level 4 Diperpanjang atau Tidak, Epidemiolog: Kepatuhan Prokes...

“Kami berharap ada upaya pengendalian pandemi yang serius dari pemerintah, bukan hanya informasi semu. Jadi masyarakat punya sense of crisis. Kami juga berharap ada kebijakan berbasis sains bukan hanya berdasarkan kepentingan ekonomi,” kata Windyah dikutip dari CNNIndonesia.

Seperti diketahui, kasus Covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan beberapa hari terakhir. Berdasarkan data Satgas Covid-19, lonjakan kasus mulai terjadi sejak 15 Juni 2021.

Saat itu, kasus Covid-19 bertambah sebanyak 8.161. Kemudian naik pada 16 Juni menjadi 9.944, lalu pada 17 Juni naik menjadi 12.624. Sehari setelahnya pada 18 Juni kembali meningkat di angka 12.990, dan bertambah 12.906 pada 19 Juni.

Total kasus positif Covid-19 menjadi 1.976.172 kasus hingga Sabtu (19/6). Dari jumlah tersebut, tercatat 1.786.143 orang sembuh dan 54.291 orang meninggal dunia. Sementara 135.738 orang dirawat dan isolasi mandiri.

Kasus positif Covid-19 yang terus naik, membuat kapasitas rumah sakit di sejumlah daerah menipis. Berdasarkan data Persi, BOR di Jakarta telah mencapai 84 persen.

Kemudian Jawa Barat 81 persen, Banten 79 persen, Jawa Tengah 79 persen, dan Yogyakarta 74 persen.

Bisa seperti India

Arif mengingatkan, jika penanganan pandemi corona ke depan masih seperti ini, maka bukan tidak mungkin tragedi Covid-19 yang menimpa India bakal terjadi di Indonesia.

“Jika situasi ini dibiarkan kami khawatir bahwa tragedi kematian massal di India bukan tidak mungkin terjadi di Indonesia,” kata Arif.

“Sejarah juga mencatat dalam pandemi flu Spanyol 1918, India dan Indonesia ini termasuk negara dengan korban yang sama-sama banyak. Dari 50 juta korban, India kehilangan 10-20 juta saat itu. Di Indonesia di Jawa dan Madura saja kehilangan 4,2 jutaan,” sambungnya. 

Dia mengingatkan, bahwa sejarah tersebut bisa saja terulang di Tanah Air. Apalagi jika kebijakan pemerintah ditambah ketaatan masyarakat masih kurang serius dalam memerangi pandemi Covid-19.

“Seperti kita ketahui wabah itu tidak mungkin diatasi di level individu. Karena prokes setiap orang tentu saja penting, tetapi selama penularan terjadi seperti sekarang ini, celah terpapar sangat tinggi sekali. Kita sudah disiplin, orang lain abai risiko juga bakal kena sendiri,” tegasnya.

Untuk itu, Ahmad Arif mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar serius dan mengedepankan keselamatan masyarakat dalam menangani pandemi ini.

“Jadi meminta dengan hormat kepada Presiden Jokowi dan para kepala daerah di seluruh Indonesia agar memimpin penanganan pandemi dengan memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat dengan prinsip-prinsip equity at all cost,” desaknya.

Ia juga menginginkan pemerintah untuk mampu mengkoordinasikan daerah supaya bisa mengintensifkan 3 T serta mendisiplinkan penerapan 3 M dan vaksinasi menyeluruh kepada masyarakat.

“Akhirnya saya hanya berharap suara dari para tokoh yang diundang di sini bisa didengar dan dijalankan. Karena Undang-Undang Dasar negara kita telah mengamanatkan perlindungan terhadap semua warga negara Indonesia tanpa pilih kasih,” pungkasnya.

Bagikan