Dampak Pandemi, Tenaga Pendidik Dapat Bantuan Subsidi Upah

Covid-19
Dialog produktif dengan menghadirkan Narasumber, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Kemendikbud, Dr. Abdul Kahar, M.Pd dan wakil dari dosen dan guru hnorer penerima subsidi

Terkini.id, Jakarta – Merespon dampak pandemi di sektor ekonomi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun untuk tahun 2020.

Berbagai program telah dibuat dan digelontorkan oleh pemerintah, salah satunya yang terbaru adalah program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pendidik dan tenaga kependidikan Non-Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS).

Terkait dengan tindak lanjut dari program tersebut, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melaksanakan dialog produktif dengan menghadirkan Narasumber, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Kemendikbud,  Dr. Abdul Kahar, M.Pd dan wakil dari Dosen dan Guru Honorer penerima Subsidi, Kamis, 19 November 2020.

Dalam dialog tersebut, dipaparkan wujud komitmen pemerintah membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19, dimana pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non-PNS.

Bantuan tersebut menyasar sekitar dua juta PTK non-PNS yang diberikan secara bertahap sampai akhir November 2020 dengan total anggaran lebih dari Rp 3,6 triliun.

Menarik untuk Anda:

Dr. Abdul Kahar, M.Pd selaku Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjelaskan, yang terdampak pandemi Covid-19 bukan hanya masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga guru, dosen dan tenaga kependidikan.

“Inilah yang menjadi gagasan Kemendikbud agar pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS mendapatkan subsidi. Mudah-mudahan program ini memberikan tambahan penghasilan kepada teman-teman kami yang ada di garda terdepan,” ungkap Dr. Abdul Kahar.

Menurutnya, target utama BSU PTK ini menyasar pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS dengan penghasilan di bawah Rp 5 juta.

“Secara rinci, ada 162 ribu dosen, 1,6 juta guru, dan sekitar 237 ribu tenaga kependidikan yang tersentuh langsung bantuan ini, mulai dari pendidik PAUD, dosen, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi di semua sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dr. Abdul Kahar mengatakan, syarat PTK yang mendapat BSU sangat sederhana.

“Syaratnya yaitu warga negara Indonesia (WNI) berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan dan berstatus non-PNS, serta tidak menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Kementerian Tenaga Kerja dan bukan penerima kartu prakerja sampai 1 Oktober 2020,” ujarnya.

Dr. Abdul Kahar menyampaikan, data penerima manfaat ini sudah ada di Kemendikbud sehingga pada tanggal 16 November lalu, penyaluran BSU PTK sudah mulai disalurkan. Data tersebut berasal dari Pangkalan Data Dikti (PDDikti) dan Info GTK.

“Data ini sudah kami padankan dengan data BPJS Ketenagakerjaan serta Kartu Prakerja. Jadi betul-betul data yang kami pakai bukan usulan dari sekolah, tapi pangkalan data kami sudah ada. Jadi tinggal kami ambil sesuai dengan kriteria yang kami butuhkan,” tegas Dr. Abdul Kahar.

Terkait validasi data, Dr. Abdul Kahar menerangkan, data-data tersebut valid.

“Apalagi kami melakukan validasi dengan pemadanan data melalui BPJS Ketenagakerjaan, kemudian kartu pra kerja, kami semakin yakin data-data kami tidak ada yang ganda. Sekiranya ada data yang tercecer, dalam artian memenuhi syarat tapi tidak masuk dalam daftar yang masuk,” ujarnya.

“Mungkin nanti kami minta dari Dinas Pendidikan segera memperbarui data. Tentu acuan kami data yang sudah terdaftar di batas tanggal terakhir 30 Juni yang lalu. Kalau baru memasukkan data tentu tidak bisa,” sambungnya.

Selanjutnya, menurut Dr. Kahar, PTK hanya perlu menyiapkan dokumen pencairan BSU sesuai informasi yang didapatkan yakni, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada, surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti, serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti, diberi materai, dan ditandatangani.

“Setelah dokumen tersebut lengkap, PTK dapat mendatangi bank penyalur untuk pencairan dananya,” pungkasnya.

Dampak pandemi Covid-19 ini memang terasa sekali bagi Mila Faldiah Nur, S.Pd. Guru SMAS Handayani, Pekanbaru, Riau.

Menurutnya, sebagai pendidik non-PNS di SMA swasta, gajinya nyaris tertunda akibat lesunya perekonomian yang mengakibatkan orang tua siswa tidak mampu membayar iyuran sekolah.  

“Heboh ya mbak, merasa terkejut. Kami mengira bantuan program penanggulan Covid-19 ini hanya menyasar sektor wirausaha dan pengangguran. Dan saya tidak mengira pemerintah akan berpikiran untuk memberikan bantuan kepada guru honorer. Kami merasa sangat diperhatikan, merasa ada apresiasi untuk kami,” ungkapnya.

Sementara, Dosen STKIP PGRI Bandar Lampung, Sri Murni S.Pd., M.Pd,  juga memiliki pendapat senada dengan Mila Faldiah Nur. Mereka merasa senang dan bersyukur ada perhatian khusus dari pemerintah kepada tenaga pendidik yang non-PNS ini. Dimana tenaga non-PNS di tempatnya tergolong banyak.

“Bantuan ini bisa saya manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan primer seperti sembako. Juga kebetulan handphone saya butuh diperbaiki, karena itu penting untuk pembelajaran online, banyak sekali manfaat dari dana ini,” terang Sri Murni.

Dr. Kahar menambahkah, Pemerintah akan mempertimbangkan kembali untuk melanjutkan program BSU PTK.

“Dampaknya sangat positif sekali seperti yang dirasakan ibu Mila dan Sri. Mudah-mudahan Covid-19 segera berakhir dan ekonomi kita semakin membaik,” tutupnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

4 Direktur RS Ummi Bakal Diperiksa Polisi Terkait Swab Test Rizieq Shihab

Usai Bunuh 4 Orang di Sigi, Teroris Juga Ambil 40 Kg Beras Milik Korbannya

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar